Said Aqil: Pemerintah Cepat Tanggap Bantu Rohingya, Bukan Pencitraan

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj, salah satu anggota solidaritas, mengatakan, langkah politik pemerintah dan bantuan kemanusiaan yang dikirimkan merupakan langkah konkret yang harus didukung.

Said menyatakan ketidaksetujuannya atas penyataan sejumlah pihak yang menyebut bantuan pemerintah sebagai bentuk pencitraan.

"Kami mengapresiasi dan mendukung penuh langkah pemerintah, dalam hal ini Presiden Jokowi dan juga Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam mengupayakan solusi untuk mengatasi tragedi kemanusiaan warga Rohingya," ujar Said saat memberikan keterangan pers di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Jumat (22/9/2017).

"Pemerintah cepat tanggap. Bukan pencitraan," tambahnya.

(baca: Prabowo Sebut Bantuan Indonesia untuk Rohingya Hanya Pencitraan Jokowi)

Pertemuan tersebut terjadi sebelum Menlu Retno bertemu dengan pemerintah Myanmar pada Senin (4/9/2017) lalu.

(baca: Ruhut: Prabowo Kebelet Mau Nyapres, Jadi Asal Komentar)

Kemudian, lanjut Said, Presiden Joko Widodo pernah meminta dia datang ke Istana dan membicarakan tragedi kemanusiaan tersebut.

"Sudah ada dua pesawat Hercules yang mengangkat bantuan. Ibu Retno sebelum ke sana juga bertemu saya. Pesiden Jokowi tanggal 7 kemarin memanggil saya untuk membicarakan tragedi kemanusiaan Rohingya," kata Said.

Hal senada juga diungkapkan oleh perwakilan dari Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin) Uung Sendana.

(baca: Golkar Anggap Prabowo Sengaja Manfaatkan Isu Rohingya)

Menurut Uung, semua pihak perlu mengapresiasi dan mendukung upaya pemerintah. Dia meyakini bahwa upaya tersebut murni upaya kemanusiaan dan bukan sebagai bentuk pencitraan pemerintah.

"Kita mesti belajar untuk mengapresiasi yang dilakukan oleh pemerintah bahkan juga oleh pihak lain. Upaya ini saya yakin bukan untuk pencitraan," ucap Uung.

Sementara itu, perwakilan Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) Romo Agustinus Ulahayana menyayangkan adanya pihak-pihak yang mengkritik pemerintah terkait bantuan kemanusiaan terhadap warga Rohingya.

(baca: Kata Gerindra, Prabowo Tak Serang Pemerintah saat Sindir Bantuan Rohingya)

Agustinus menegaskan, sebaiknya seluruh elemen masyarakat turut mendukung pemerintah dengan membuat tindakan konkret.

"Sedih juga ada orang-orang yang suka berteriak dan berpandangan tidak pada tempatnya. Lebih baik berbuat sesuatu daripada kita mengkritik apa yang saat ini dipandang baik oleh pemerintah atau kelompok tertentu," ucap Agustinus.

Dalam konferensi pers tersebut hadir pula perwakilan PGI Pendeta Penrat Siagian, Perwakilan umat Budha Suhadi Sendjaja dan Perwakilan PHDI Wisnu Bawa Tanaya.

(baca: Politisi Gerindra Nilai Jokowi Harusnya Datang Langsung Bantu Rohingya)

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menganggap bantuan kemanusiaan yang diberikan Indonesia untuk warga etnis Rohingya di Rakhine State, Myanmar adalah bentuk pencitraan Presiden Joko Widodo.

"Kalaupun kita sekarang kirim bantuan menurut saya itu pencitraan. Kirim bantuan pun tak sampai kadang-kadang. Jadi saudara-saudara di sini saya harus kasih tahu supaya tidak emosional," kata Prabowo di Bundaran Patung Kuda, Jakarta, Sabtu (16/9/2017).

Padahal, menurut Prabowo, langkah yang bisa dilakukan Pemerintah untuk membantu Rohingya adalah dengan menjadikan Indonesia sebagai negara yang disegani di dunia.

"Percaya sama saya, kalau kita kuat kaum Rohingya kita bantu, kita beresin. Kita harus kuat untuk bantu orang lemah, tidak bisa lemah bantu lemah, miskin bantu miskin," tambah dia.