Sekjen DPR: Organisasi Buruh Setuju Pembangunan Alun-alun Demokrasi

Terkait pembangunan alun-alun demokrasi, kata Djuned, diperlukan untuk memfasilitasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya secara langsung kepada para wakil rakyat.

Harapannya, penyampaian aspirasi itu tak menggangu sarana kepentingan umum.

Hal ini disampaikan Djuned dalam Seminar Nasional bertajuk "Rencana Pengembangan Kawasan Parlemen: Pembangunan Alun-alun Demokrasi dan Gedung DPR RI" yang digelar di Gedung Nusantara DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (20/9/2017).

"Kita prioritaskan pembangunan alun-alun demokrasi, karena di negara kita belum ada sarana menampung aspirasi rakyat atau unjuk rasa," kata Djuned.

(baca: Sekjen DPR: Gedung DPR Tidak Miring)

Menurut dia, sejumlah organisasi masyarakat juga setuju dengan rencana pembangunan alun-alun demokrasi.

Hal ini disampaikan ketika pertemuan antara pihaknya, sejumlah perwakilan organisasi dan Jenderal Polisi Tito Karnavian ketika masih menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya.

"Kami (pernah) diundang Pak Tito waktu masih Kapolda Metro, (dalam pertemuan itu) semua organisasi buruh dan lain sebagainya setuju kalau DPR bangun sarana untuk menampung pengunjuk rasa yang jumlahnya ribuan orang. (Bahkan) ada yang tanyakan kapan bisa direalisasikan," kata dia.

(baca: Pembangunan Gedung DPR Jadi Polemik, Wakil Rakyat Dinilai Tak Belajar dari Kesalahan)

Menurut Djuned, pembangunan alun-alun demokrasi mungkin dilakukan mulai 2018. Kementerian Keuangan juga sudah mengalokasikan anggarannya.

DPR mengajukan usulan anggaran sebesar Rp 7,2 triliun. Namun hanya Rp 5,7 triliun yang masuk ke dalam pagu anggaran DPR Tahun 2015.

Angka ini naik sekitar Rp 1,4 triliun dari anggaran Tahun 2017, yakni Rp 4,2 triliun. Penambahan anggaran dialokasikan salah satuna untuk merealisasikan pembangunan gedung baru DPR.

Proyek yang rencananya dimulai tahun 2018 itu akan menggunakan sistem anggaran tahun jamak (multi years).