Salin Artikel

Ketua Komisi III: OTT KPK Hanya Festivalisasi Pemberantasan Korupsi

Menurut dia, pemberantasan korupsi dengan fokus pada penindakan tak akan bisa mereduksi praktik korupsi.

Bambang mengkritik Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang gencar dilakukan KPK.

"Kalau KPK hanya menggelar OTT-OTT saja sebagai festivalisasi pemberantasan korupsi, tidak bisa dihindari adanya kesan KPK mau gampangnya saja karena hanya melakukan tindakan atau operasi 'murah meriah'" kata Bambang melalui keterangan tertulis, Senin (18/9/2017).

Baca: Marak OTT KPK, Mendagri Ingatkan Kepala Daerah Tak Terjebak Korupsi

Gencarnya OTT yang dilakukan KPK, menurut dia, tidak akan menimbulkan efek jera yang signifikan terhadap para koruptor.

Bambang mengakui, memang sudah banyak OTT yang mampu menjerat orang-orang besar, seperti mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar dan mantan Hakim Konstitusi Patrialis Akbar, mantan Ketua DPD RI Irman Gusman, hingga pejabat-pejabat negara dan daerah.

Masyarakat, kata dia, mungkin melihat praktik tersebut tak pandang bulu. Namun, menurut Bambang, efek jera tak pernah muncul.

Oknum pemerintahan dan anggota Dewan yang terjerat justru terus bertambah. Menurut dia, sudah saatnya KPK melakukan langkah-langkah besar dengan menangani pekerjaan atau kasus-kasus korupsi besar yang tak bisa ditangani Kepolisian dan Kejaksaan.

Menurut Bambang, banyaknya jumlah penindakan seharusnya dilihat sebagai kegagalan pemberantasan korupsi dan tak adanya sistem pencegahan yang efektif.

Dalam membangun program pencegahan korupsi yang efektif, KPK bisa bekerja sama dengan inspektorat jenderal pada institusi kementerian serta inspektorat daerah pada tingkat pemerintah daerah.

"Efek jera sangat minim karena peluang melakukan korupsi masih sangat terbuka. Peluang melakukan korupsi mestinya bisa diminimalisir jika ada sistem pencegahan yang efektif," kata Bambang.

Adapun, pada Sabtu (16/9/2017) malam, KPK melakukan OTT terhadap Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko. Sebelumnya, juga terjadi rentetan OTT terhadap kepala daerah dan pejabat lainnya.

https://nasional.kompas.com/read/2017/09/18/10282731/ketua-komisi-iii-ott-kpk-hanya-festivalisasi-pemberantasan-korupsi

Terkini Lainnya

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke