Salin Artikel

Takut Tak Terpilih Lagi 2019, Anggota Komisi VIII Protes ke Kemenag

Di dalam rapat, Kemenag mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 5,96 triliun untuk Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga (RKAKL) tahun anggaran 2018.

Sehingga pagu anggaran yang tadinya sebesar Rp 62,1 triliun, diharapkan menjadi Rp 68,6 triliun.

Anggota Komisi VIII DPR menilai penambahan anggaran itu tak memberikan manfaat bagi konstituen mereka di daerah.

Misalnya, Achmad Fauzan Harun dari PPP yang menyoroti masih banyak pondok pesantren dan madrasah di dapil anggota Komisi VIII yang belum mendapat bantuan dari Kemenag.

"Jadi, Hablumminannas Kemenag dengan Komisi VIII ini belum lancar. Kawan-kawan banyak yang belum menerima bantuan, sehingga banyak keluhan," kata anggota DPR dari Dapil 1 DKI Jakarta Timur itu.

(Baca: Kemenag Ajukan Tambahan Anggaran Rp 5,96 Triliun)

Senada dengan Achmad, Samsudin Siregar dari Fraksi Partai Hanura, juga menyebut "silaturahim" Kemenag dengan Komisi VIII ini sangat kurang. Padahal, dua tahun lagi sudah Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden dan Wapres.

Dia khawatir apabila tidak ada aspirasi-aspirasi konsentituen yang bisa diwakili lewat keberpihakan anggaran, maka kinerja mereka tidak dianggap baik oleh para pemilih di Dapil masing-masing.

"Tidak ada bantuan untuk madrasah, pondok pesantren ini menjadi tidak ada indikator untuk memilih kami kembali. Silaturahim enggak nampak," kata anggota DPR dari Dapil Sumatera Utara III itu.

Menurut Endang Maria Astuti dari Fraksi Golkar, beberapa program yang butuh tambahan anggaran memang perlu dukungan. Namun, ia juga meminta kepada Kemenag agar meningkatkan kemitraan dengan Komisi VIII.

"Misalnya ada di bina masyarakat, mengenai bimbingan perkawinan, pranikah, keluarga sakinah," ucap Endang.

Dia mengatakan, seringkali dia memberikan materi gratis dan bahkan konsumsi gratis kepada konstituen di Dapil Jawa Tengah IV mengenai program kerukunan umat beragama.

"Kalau ada dukungan dana dari pemerintah, kita akan lebih irit," ucap Endang.

Dalam rapat kerja dengan Komisi VIII, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, tahun depan Kemenag memiliki 12 program prioritas. Kemenag membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp 5,964 triliun.

https://nasional.kompas.com/read/2017/09/14/18202701/takut-tak-terpilih-lagi-2019-anggota-komisi-viii-protes-ke-kemenag

Terkini Lainnya

Jokowi dan Mentan Amran Sulaiman Bersepeda Bareng di Mataram

Jokowi dan Mentan Amran Sulaiman Bersepeda Bareng di Mataram

Nasional
'Jokowi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P Berkoalisi dengan Prabowo'

"Jokowi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P Berkoalisi dengan Prabowo"

Nasional
Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Nasional
Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

Nasional
Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Nasional
Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Nasional
Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

BrandzView
Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Nasional
Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke