Salin Artikel

Maju Pilkada Bandung, Nurul Arifin Diberi Waktu Dua Bulan Cari Wakil

Partai Golkar memutuskan Nurul sebagai bakal calon Wali Kota Bandung. Ia diberi tenggat waktu untuk mencari calon wakil Wali Kota.

"Sama partai saya dikasih waktu dua bulan untuk berkoalisi, menentukan wakil," ujar Nurul di Jakarta, Selasa (12/9/2017).

(baca: Nurul Arifin Direkomendasikan Golkar Maju pada Pilkada Kota Bandung)

Nurul mengatakan, partainya tengah gencar berkomunikasi dengan sejumlah partai politik untuk berkoalisi. Namun, ia enggan menyebut dengan partai mana komunikasi intens dilakukan.

Yang terpenting, kata Nurul, orang yang mendampinginya harus punya visi dan misi yang sejalan dengan partai.

"Karena ini kan bukan keputusan pribadi, tapi keputusan partai. Udah ada beberapa yang merapat. Masih mencari, mudah-mudahan yang bisa saling melengkapi," kata Nurul.

(baca: Nurul Arifin Ingin Teruskan yang Dikerjakan Ridwan Kamil di Bandung)

Nurul bersyukur komunikasi Golkar diterima oleh semua partai politik. Tak ada resistensi maupun penolakan partai tertentu kepada dirinya.

Partai Golkar sebelumnya merekomendasikan Nurul maju sebagai calon wali kota Bandung. Menurut Nurul, penetapannya sebagai calon wali kota Bandung berdasarkan hasil survei masyarakat kota Bandung.

Nurul berkomitmen meneruskan program pembangunan yang dilakukan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil.

Ia ingin membangun Bandung secara merata, sampai ke daerah yang berbatasan dengan daerah lain.

Dia melihat peluang sebagai perempuan pertama yang akan memimpin Kota Bandung.

"Saya melihat peluang di kota Bandung, karena belum ada sejarahnya perempuan memimpin. Saya ingin menjadi 'ibu' (untuk) Kota Bandung," ujar Nurul.

https://nasional.kompas.com/read/2017/09/12/16185121/maju-pilkada-bandung-nurul-arifin-diberi-waktu-dua-bulan-cari-wakil

Terkini Lainnya

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta Rest Area Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta Rest Area Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Nasional
Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke