Terancam Dipecat, GMPG Mengaku Tak Takut demi Kebaikan Partai Golkar

Menanggapi itu, inisiator GMPG, Mirwan BZ Vauly mengatakan, apa yang dilakukan pihaknya untuk kebaikan Partai Golkar.

Saat ini, kata Mirwan, ada tersangka kasus korupsi di pimpinan Partai Golkar. Jika tersangka tersebut dilindungi, dia menilai hal tersebut merupakan perbuatan yang keliru.

"Kalau ada tersangka korupsi, kemudian partai dalam situasi melindungi dengan menggunakan pasal-pasal yang ada dalam AD/ART, saya kira keliru besar," kata Mirwan, dalam jumpa pers di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Jumat (18/8/2017).

"Dengan ancaman begitu, sanksi dan sebagainya, sama mendidik kita diam saja kalau ada yang salah," ujar dia.

Anggota GMPG lainnya, M Shohim Haris mengatakan, ancaman sanksi bagi mereka adalah hal yang biasa dihadapi.

"Ancaman-ancaman seperti itu klasik, sudahlah. Tapi gini, GMPG mau ajak move on, ini DPP enggak move on-move on," ujar Shohim.

Dalam Munaslub Partai Golkar di Bali, lanjut dia, pemberantasan korupsi dituangkan pada pakta integritas selain soal narkoba dan terorisme. Kader Golkar, kata dia, siap mundur bahkan dipecat jika terlibat tiga kejahatan luar biasa itu.

"Ini artinya DPP harus kembali ke Pakta Integritas," ujar dia.

Koodinator GMPG Ahmad Doli Kurnia mempertanyakan alasan rencana penjatuhan sanksi, yang salah satunya karena GMPG mendatangi Mahkamah Agung.

Seperti diketahui, GMPG beberapa waktu lalu sempat mendatangi MA untuk mengklarifikasi soal pertemuan Novanto dan Ketua MA Hatta Ali. Doli merasa, mendatangi MA adalah hak mereka sebagai warga negara Indonesia.

"Kami datang baik-baik. Kirim surat dulu. Sama kayak waktu ke KY. Di sana kami juga enggak buat macam-macam. Kami minta klarifikasi. Justru kalau kami dapat info yang enggak benar, kami bantu MA," ujar Doli.

(Baca: GMPG Gagal Temui Ketua MA untuk Klarifikasi Pertemuan dengan Novanto)

Dia mengklaim langkah GMPG tulus untuk menjaga Partai Golkar agar terus dicintai rakyat dan agar partai itu tidak diindikasikan sebagai partai korupsi.

"Jadi kalau diberi sanksi, kami aneh juga. Tapi buat kami memperjuangkan kebenaran ada risiko dan konsekuensi. Kami tidak rasa ini salah," ujar Doli.

Partai Golkar sebelumnya akan membahas sanksi bagi penggerak Gerakan Golkar Bersih. Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham mengatakan, langkah mereka sudah berlebihan.

(Baca: Dinilai Keterlaluan, Penggerak Golkar Bersih Terancam Sanksi Pemecatan)

Langkah yang dianggap berlebihan salah satunya melontarkan tudingan yang tak hanya melibatkan internal Partai Golkar, tetapi juga melibatkan lembaga lain, yakni Mahkamah Agung (MA).

"Karena sudah terlalu jauh maka tidak bisa kami tolerir. Karena itu perlu kami menerapkan aturan Partai Golkar, disiplin organisasi dan sanksi terhadap siapa pun yang melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan partai," kata Idrus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (18/8/2017).