Salin Artikel

Ungkap Capaian Pemerintah, Jokowi Tak Ingin Cepat Berpuas Diri

Salah satunya yakni peningkatan Indeks Pembangunan Manusia yang naik hampir dua poin dalam dua tahun terakhir. Namun, ia tak ingin capaian tersebut membuat pemerintah merasa puas.

"Walaupun Indeks Pembangunan Manusia kita naik dari 68,90 di tahun 2014 menjadi 70,18 di tahun 2016, kita tidak boleh cepat berpuas diri," kata Jokowi di gedung MPR RI, Jakarta, Rabu.

Jokowi menuturkan, dalam pengkajian sistem ketatanegaraan, MPR berhasil memformulasikan Penataan Sistem Perekonomian Nasional yang diharapkan dapat mendukung suksesnya pemerataan pembangunan secara berkeadilan.

Jokowi juga mengapresiasi DPR yang terus mereformasi internal menjadi lembaga representasi rakyat yang semakin modern dan dipercaya. DPR berhasil menyelesaikan 14 RUU pada Prioritas Program Legislasi Nasional Tahun 2017.

"Beberapa di antaranya berkaitan langsung dengan dukungan kelancaran program pemerintah selama tahun 2017 seperti peningkatan ekspor non-migas barang dan jasa yang bernilai tambah tinggi, penyederhanaan perizinan serta penyediaan layanan dan fasilitas untuk investasi," kata Jokowi.

(Baca: Di Tengah Kritik terhadap Wakil Rakyat, Jokowi Puji Kinerja DPR)

Jokowi juga menyebut Dewan Perwakilan Daerah (DPD) kian memantapkan peran konstitusionalnya sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat dan daerah. Meski sempat ada gejolak internal, namun tak terlalu memengaruhi kinerja DPD.

"Sungguh kita berbesar hati karena DPD telah menunjukkan kinerja dan kematangannya dalam melewati masa-masa sulit konsolidasi internalnya," kata Jokowi.

Jokowi pun menyebut keberhasilan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) yang terus membuat terobosan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

Pada 2016, untuk pertama kalinya dalam sejarah pembangunan nasional, BPK merilis opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap pengelolaan keuangan pemerintah.

Pada pembangunan bidang hukum, Mahkamah Agung dinilai Jokowi terus berupaya mempermudah masyarakat dalam perolehan keadilan dan layanan publik.

Adapun inovasi yang digagas MA dalam semester pertama 2017 yaitu Sistem Audio Text Recording dan Mekanisme Penghitungan Biaya Perkara Sendiri secara elektronik untuk memudahkan layanan peradilan.

Meski begitu, Jokowi kembali mengingatkan capaian tersebut tak lantas membuat pemerintah dan instansi di bawahnya cepat puas. Pemerintah masih harus berupaya menekan ketimpangan pendapatan.

Saat ini, angka Indeks Gini Rasio turun dari 0,414 pada September 2014 menjadi 0,393 pada Maret 2017. Menurut Jokowi, angka tersebut harus diturunkan lagi.

"Sekali lagi, semua capaian itu seharusnya tidak membuat kita cepat berpuas diri. Karena tantangan yang kita hadapi sekarang ini dan ke depan tidaklah ringan," kata Jokowi.

https://nasional.kompas.com/read/2017/08/16/11024251/ungkap-capaian-pemerintah-jokowi-tak-ingin-cepat-berpuas-diri

Terkini Lainnya

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke