Salin Artikel

Soal Dukungan untuk Jokowi, PDI-P Ogah Sekedar Ikut-ikutan Deklarasi

Sejumlah partai beberapa waktu lalu telah mendeklarasikan dukungannya untuk Joko Widodo di Pemili 2019. Terkait hal tersebut, Hasto mengatakan prioritas partainya bukan lah untuk mendeklarasikan dukungan.

"Skala prioritas PDI-P bukan sekedar ikut-ikutan deklarasi," kata Hasto di sela acara Kursus Politik Pancasila di Kantor DPP PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (13/8/2017).

Menurutnya, hal yang penting bagi PDI-P adalah mendukung agar pemerintahan Jokowi saat ini lebih efektif dan memberikan perubahan bagi rakyat Indonesia.

Baca: Di Hadapan Relawan, Jokowi Tak Respons soal Dukungan Maju Pilpres 2019

Di samping itu, tradisi kepemimpinan Jokowi yang rajin blusukan juga menjadi prioritas PDI-P. Meski begitu, Jokowi memiliki kesempatan kembali maju sebagai calon Presiden di 2019 berdasarkan tradisi kepemimpinan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Megawati, kata Hasto, selalu memberikan kesempatan kepada kepala daerah termasuk presiden untuk menjabat kembali jika pemimpin tersebut menunjukan komitmen kerakyatan dan mampu membawa perubahan positif.

"Sikap PDI-P kan sudah jelas berpolitik ada tahapan-tahapannya," kata Hasto.

"Politik itu tidak mendahului sesuatu yang belum saatnya dibahas karena Pak Jokowi lahir dari rahim kepemimpinan partai," tuturnya.

Adapun partai yang telah mendeklarasikan dukungannya untuk Jokowi adalah Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Hanura. Dukugan juga datang dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo) namun belun dideklarasikan secara resmi.

Baca: Arief Poyuono Kini Puji Jokowi, Prediksi Bisa Menang Pilpres 2019

https://nasional.kompas.com/read/2017/08/13/17395821/soal-dukungan-untuk-jokowi-pdi-p-ogah-sekedar-ikut-ikutan-deklarasi

Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke