Survei: Rekrutmen CPNS dan Kepolisian Dipersepsikan Rentan Korupsi

Peneliti dari Polling Center Henny Susilowati mengatakan, sebagian besar responden yang pernah berurusan dengan kedua sektor tersebut menggunakan indikator permintaan uang. Artinya, masyarakat memandang praktik pemerasan yang paling umum dilakukan di kepolisian dan pendaftaran CPNS.

"Kedua sektor dianggap sebagai sektor yang terkorup. Persepsi masyarakat muncul berdasarkan pengalamam, pemberitaan, image warisan dan apa kata teman," ujar Henny saat menggelar konferensi pers peluncuran hasil survei di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (20/7/2017).

Berdasarkan hasil survei, dari total 2.235 responden, sebanyak 56 persennya menyatakan pernah diminta uang secara ilegal oleh pihak tertentu saat mendaftar kerja menjadi pegawai negeri sipil.

Sementara itu, 50 persen responden yang pernah berhubungan dengan kepolisian menyatakan pernah diminta uang atau hadiah secara tidak resmi.

(Baca: Oknum Guru SMA di Polewali Mandar Tipu 410 CPNS)

Sektor lainnya yang dianggap memiliki potensi praktik korupsi yakni sektor pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah sebesar 48 persen, pengadilan sebesar 45 persen dan implementasi anggaran oleh pemerintah sebesar 44 persen.

Selain itu, sektor universitas, perawatan kesehatan masyarakat, pengurusan administrasi publik dan guru juga dianggap belum bersih dari praktik korupsi, dengan persentase di bawah 30 persen.

Pada kesempatan yang sama, peneliti ICW Febri Hendri menilai hasil tersebut sebagai kewajaran sebab rekrutmen CPNS merupakan sektor yang banyak berhubungan dengan masyarakat dan warisan persepsi korupsi dalam setiap rekrutmen di tahun sebelumnya.

Warisan persepsi ini diduga berkontribusi terhadap persepsi buruk meski telah ada perbaikan sistem rekrutmen seperti penggunaan Computer Assisted Test (CAT) dalam salah satu tahapannya.

(Baca: Diperiksa, 4 Guru yang Diduga Terlibat Pungli Penerimaan Siswa di Jepara)

"Masyarakat menilai CPNS masih rentan korupsi karena kalau enggak ada orang dalam tetap susah lulus ujian. Selain itu, meski sudah ada perbaikan pakai CAT, tapi belum tersampaikan secara meluas ke masyarakat," kata Febri.

Survei antikorupsi Polling Center dan ICW dilaksanakan dalam periode April dan Mei 2017 di 34 provinsi, 177 Kabupaten/Kota dan 212 desa/kelurahan. Total responden berjumlah 2.235 orang.

Survei tersebut menggunakan teknik sampling multistage random sampling dengan probability proportional to size, di mana jumlah sample tiap provinsi disesuaikan secara proporsional dengan jumlah penduduknya.

Dengan jumlah sampel sebesar itu dan tingkat kepercayaan 95 persen, maka diprediksi margin of error sekitar 2,1 persen.