Yusril: Saya Tidak dalam Posisi Dukung Atau Tidak Panitia Angket DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra bakal hadir dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/7/2017).

Selain sebagai pakar hukum tata negara, Yusril diundang pula dalam kapasitasnya sebagai Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia pada saat penyusunan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Yusril menegaskan bahwa dirinya tak berdiri dalam satu posisi mana pun, di antara pihak yang mendukung atau menolak keberadaan Pansus.

"Saya tidak berada dalam posisi untuk mendukung atau tidak mendukung keberadaan panitia angket DPR, juga tidak berada dalam posisi apakah ingin memperkuat atau melemahkan KPK," kata Yusril melalui keterangan tertulis, Minggu (9/7/2017) malam.

"Tugas saya adalah menerangkan segala yang diminta kepada saya untuk saya terangkan secara akademis, dan saya berupaya secara maksimal untuk tidak melibatkan diri dalam perdebatan politik dan kepetingan politik pihak manapun juga," lanjut dia.

Ia menambahkan, keterangan yang akan diberikannya merupakan keterangan akademis. Dengan demikian, keterangan itu terbuka untuk didengar dan didebat oleh siapa pun.

(Baca juga: 132 Pakar Hukum Tata Negara Nilai Cacat Pembentukan Pansus Angket KPK)

Karena itu, ia akan menghormati pandangan akademis yang berbeda darinya terkait Pansus Angket KPK.

"Andai kata ada pendapat akademisi yang lain, yang saya nilai lebih kuat hujjah dan argumentasi akademisnya dibanding pandangan saya, maka saya dengan ikhlas akan meninggalkan pendapat saya dan mengikuti pendapat yang lebih kuat argumentasinya," tutur Yusril.

Pansus Angket KPK sebelumnya menjadwalkan pemanggilan para pakar hukum tata negara untuk menjelaskan posisi KPK dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia.

Yusril dipandang memiliki kapasitas oleh Pansus karena pernah mewakili pemerintah menyusun Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.