Pemindahan Ibu Kota Diyakini Bisa Dilakukan di Era Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar meyakini pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta bisa dilakukan di era Presiden Joko Widodo.

"Kalau Pak Jokowi memulai, bagus. Karena Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) gagal memindahkan ke sana," kata Muhaimin saat ditemui di acara halal bihalal di kediamannya di Jalan Warung Sila, Ciganjur, Jakarta Selatan, Sabtu (8/7/2017).

Dengan nada berkelakar, Muhaimin mengatakan Presiden yang punya gaya sederhana pasti siap untuk berkantor di Palangkaraya meski belum ada Istana Presiden di sana.

"Karena gaya kepemimpinan Pak Jokowi yang merakyat, mungkin kantor istananya pinjem rumah siapa dulu bisa," ujar Muhaimin.

Baca juga: Anggaran Pemindahan Ibu Kota Bisa Tukar Guling dengan Swasta

Muhaimin menilai, pemindahan ibu kota sudah amat dibutuhkan. Kondisi Jakarta yang kerap macet parah dinilai menjadi salah satu penyebabnya. Selain itu, pemindahan ibu kota dinilainya bermanfaat untuk pemerantaan pembangunan dan ekonomi.

"Supaya ada pemerataan pembangunan. Jakarta ini sudah luar biasa, 85 persen perputaran uang ada di Jakarta ini. Muter di sini (saja)," ujar Muhaimin.

Dia mengatakan, PKB sudah mendorong pemindahan Ibu Kota ke Palangkaraya sejak era Presiden SBY.

"Pak SBY, saya, dan PKB juga dulu zaman Pak SBY mendorong, gagal, enggak kuat lagi. Kita coba lagi sekarang," ujar Muhaimin.

Selain itu, wacana awal pemindahan Ibu Kota ke Palangkaraya menurutnya sudah muncul sejak era Presiden Soekarno. Kondisi Palangkaraya untuk jadi pengganti Ibu Kota karena dinilai strategis, berada di tengah, tanahnya datar, dan tahan gempa.

Soal anggaran, Muhaimin mengakui bila menggunakan APBN pasti akan membebankan. Dia berharap pemindahan ibu kota tidak mengganggu tujuan prioritas APBN. Karenanya pemindahan tersebut bisa bekerja sama dengan pihak swasta.

"Kalau melibatkan swasta enggak masalah, yang penting cuma (sebatas) bisnis saja. Sama saja kerja sama antar negara dengan kerjasama dengan swasta," ujar Muhaimin.

Baca juga: Politisi Nasdem: Pemindahan Ibu Kota Tak Harus Bebankan APBN