Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Program Bela Negara Sasar Kalangan Generasi Muda Hingga Narapidana

Kompas.com - 21/06/2017, 13:26 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pertahanan menjalin kerja sama pelaksanaan program bela negara dengan sejumlah kementerian, organisasi masyarakat sipil, komunitas, BUMN dan organisasi penyedia sarana prasarana kegiatan bela negara.  

Kerja sama tersebut bertujuan untuk memperluas sasaran program bela negara di kalangan masyarakat, dari mulai anak-anak hingga narapidana.

Kesepakatan pelaksanaan program bela negara di lingkungan lembaga pemasyarakatan (lapas) ditandai dengan penandatanganan MoU antara Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan Menkumham Yasonna Laoly di Aula Bhinneka Tunggal Ika, Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Rabu (21/6/2017).

(Baca: Bertemu Jokowi, Badan Koordinasi Mubalig Sampaikan soal Bela Negara)

Yasonna mengatakan, program pembinaan bela negara di lingkungkan lapas akan disinergikan dengan program pembinaan yang sudah dilakukan oleh Kemenkumhan.

Program bela negara tersebut tidak hanya ditujukan pada seluruh narapidana, tapi juga pada petugas lapas.

"Di lapas itu tempatnya orang orang pelanggar hukum, ada teroris, ada bandar narkoba, ada pelanggar hukum lainnya. Semua jenis pelanggar ada. Dan dengan program bela negara, kami berusaha mendidik dan mengubah mentalitas mereka," ujar Yasonna.

Selain itu, Kementerian Pertahanan bersama sejumlah organisasi kemasyarakatan dan komunitas meluncurkan program Bela Indonesiaku.

Program tersebut diinisiasi oleh komunitas yang peduli dalam menyebarkan nilai-nilai bela negara.

Ketua program Bela Indonesiaku, Ricky Hariyanto Sucipto menuturkan Gerakan Nasional Bela Indonesiaku merupakan program sosialisasi Bela Negara ke masyarakat dengan cara yang kreatif melalui platform multimedia dan edutainment (edukasi dan entertainment).

"Kami perlu membuat strategi komunikasi publik yang kreatif dengan memanfaatkan platform multimedia, guna memperkuat pembangunan karakter," kata Ricky.

Halaman:


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com