Presiden Jokowi Diminta Dukung TGPF Ungkap Kasus Novel Baswedan

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah perwakilan organisasi masyarakat sipil meminta Presiden Joko Widodo berkomitmen untuk mendukung kerja Tim Gabungan Pencari Fakta kasus Novel Baswedan.

Tim tersebut dibentuk oleh Komnas HAM bersama organisasi masyarakat sipil yang bertujuan untuk mendorong pengungkapan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak, yang tergabung dalam tim tersebut, berharap pembentukan TGPF diikuti dengan ketegasan sikap Presiden Joko Widodo.

Ketegasan sikap Presiden Jokowi, kata Dahnil, bisa ditunjukkan dengan mengirim perwakilan dari unsur pemerintah ke dalam TGPF.

"Mudah-mudahan pembentukan TGPF ini diikuti oleh sikap Presiden," ujar Dahnil saat memberikan keterangan pers di Komnas HAM, Menteng, Jakarta, Selasa (20/6/2017).

"Ada baiknya presiden mengirim perwakilan dari unsur pemerintah. Sudah 70 hari sejak kasus tersebut terjadi, tapi pelakunya belum bisa diungkap," kata dia.

Menurut Dahnil, kasus yang dialami Novel merupakan bentuk teror terhadap upaya pemberantasan korupsi.

Oleh sebab itu, pemerintah dinilai memiliki kepentingan untuk ikut terlibat dalam upaya mengungkap fakta dari kasus tersebut agar kasus serupa tidak terjadi.

"Kalau kasus ini tidak tuntas, maka upaya pemberantasan korupsi bisa berhadapan dengan praktik terorisme," kata Dahnil.

Hal senada juga diungkapkan oleh pegiat antikorupsi dari Indonesia Corruption Watch (ICW) Abdullah Dahlan. Dahlan berharap Presiden Jokowi menunjukkan komitmennya untuk mendukung pengungkapan kasus Novel.

"Dukungan dan sikap tegas presiden terhadap pembentukan TGPF ini diperlukan agar lebih jelas komitmen dari pemerintah. Jika tidak diungkap preseden kasus ini akan terus berulang," ujar Dahlan.

Dahlan mengatakan, pembentukan TGPF merupakan upaya masyarakat sipil mendorong kasus Novel Baswedan ke arah pengungkapan yang lebih terang.

(Baca: Komnas HAM dan Masyarakat Sipil Bentuk TGPF Kasus Novel Baswedan)

Menurut dia, pengungkapan kasus Novel penting dilakukan agar tidak menjadi preseden buruk ke depannya. Sebab, tercatat ada beberapa kasus serupa yang dialami oleh aktivis antikorupsi, namun tidak diselesaikan secara tuntas oleh pihak kepolisian.

"Pengungkapan kasus ini penting. Ada sejumlah teror yang tidak tuntas. Kasus Tama S. Langkun (ICW) juga tidak selesai. Belum ditemukan siapa pelaku dan motifnya. Hal ini menjadi pertanyaan besar di mana komitmen Polri dalam mendukung agenda pemberantasan korupsi," ucap Dahlan.

(Baca juga: Agus Rahardjo Sebut Polri Ajak KPK Join Investigasi Kasus Novel)