Alasan Penambahan 15 Kursi DPR RI Dinilai Tak Tepat

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai, keputusan DPR dan pemerintah yang menyepakati penambahan 15 kursi DPR RI tak tepat.

Penambahan kursi tak akan menyelesaikan persoalan. Apalagi, kemungkinan penambahan kursi tersebut tak disertai redistribusi atau realokasi kursi.

"Menambah kursi tanpa melakukan realokasi dan redistribusi tak akan pernah menyelesaikan persoalan ketimpangan distribusi dan ketidakadilan alokasi kursi yang terjadi selama ini," kata Titi, saat dihubungi melalui pesan singkat, Jumat (2/6/2017).

Menurut dia, penambahan kursi bukan langkah yang bijak di tengah berbagai prioritas yang harus dipenuhi Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu).

Ia juga menyayangkan sikap pemerintah yang justru menyetujui penambahan 15 kursi.

Penambahan tersebut juga akan menambah beban anggaran negara.

Baca: Penambahan 15 Kursi DPR RI, Buat Pileg Makin Tak Efisien dan Ribet

"Penambahan kursi akan melipatgandakan beban negara tanpa ada jaminan penguatan fungsi representasi ataupun perbaikan kualitas kinerja parlemen," kata Titi.

Titi berharap, Pansus dapat berbesar hati melakukan redistribusi atau realokasi kursi.

Jika redistribusi kursi tak dilakukan dengan alasan kekhawatiran akan timbul gejolak di masyarakat, menurut dia, hal itu bia didialogkan dengan masyarakat.

Cara ini juga akan memberikan mendapatkan pendidikan politik soal prinsip keadilan pemilu dan demokrasi.

"Intinya kami berharap jumlah kursi DPR dialokasikan dan didistribusikan secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk masing-masing provinsi. Sehingga tak ada lagi daerah yang mengalami kelebihan kursi (over representation) dan ada daerah yang kekurangan kursi (under representation)," kata Titi.

Pemerintah dan DPR RI sepakat menambah jumlah 15 kursi DPR RI. Hal itu diputuskan dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Pemilu.

Baca: Ini Sikap Pemerintah soal Penambahan Kursi DPR

Pansus RUU Pemilu mengungkap sejumlah alasan mengapa dibutuhkan penambahan kursi DPR RI.

Alasan itu di antaranya mempertimbangkan faktor jumlah penduduk dan luas wilayah.

Selain itu, ada beberapa wilayah yang alokasi kursinya diambil oleh daerah lain karena pemekaran sehingga perlu dikembalikan.

Dengan penambahan 15 kursi DPR RI, pemerintah harus menyediakan anggaran sekitar Rp 30 miliar per tahun.

Kompas TV Pemerintah Tak Khawatir Penambahan Bebani Anggaran