Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mengapa Mudah Ditemui Adik Ipar Jokowi? Ini Jawaban Dirjen Pajak

Kompas.com - 31/05/2017, 14:07 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi kembali bersaksi dalam persidangan kasus suap pejabat Direktorat Jenderal Pajak di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (31/5/2017).

Ken bersaksi untuk terdakwa mantan Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Pajak, Handang Soekarno.

Dalam persidangan, Ken mengakui pernah menerima kedatangan adik ipar Presiden Joko Widodo, Arif Budi Sulistyo, di ruang kerjanya.

(baca: Adik Ipar Jokowi Merasa Tidak Pernah Terima Uang Rp 1,5 Miliar)

Berdasarkan surat dakwaan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kedatangan Arif tersebut untuk membahas persoalan pajak yang dihadapi PT EK Prima Ekspor Indonesia.

Namun, hal tersebut dibantah oleh Ken.

"Waktu itu dia (Arif) datang menanyakan tax amnesty (pengampunan pajak). Saya lupa harinya, yang jelas dia datang minta penjelasan tentang tax amnesty," ujar Ken.

Jaksa KPK kemudian menanyakan kepada Ken, mengapa Arif dapat dengan mudah menemuinya di ruang kerja.

(baca: Jaksa KPK Anggap Keterangan Dirjen Pajak dan Adik Ipar Jokowi Tak Logis)

Apalagi, kedatangan Arif yang tinggal di Solo, Jawa Tengah, tersebut hanya untuk menanyakan informasi terkait tax amnesty.

"Kan bisa dapat informasi melalui website. Yang saya pahami, Ditjen Pajak sudah ada struktur organisasi, misalnya ada humas, bahkan ada Tim 100 yang khusus soal tax amnesty, kenapa sampai Dirjen yang turun, kan akan repot?" Kata jaksa Asri Irwan.

Menurut Ken, siapa pun sebenarnya dapat menemuinya secara langsung untuk menanyakan informasi seputar tax amnesty.

"Siapa pun bisa dan mudah untuk ketemu saya, tidak harus ada predikatnya siapa yang mau ketemu," kata Ken.

Dalam surat dakwaan, Arif yang merupakan Direktur Operasional PT Rakabu Sejahtera itu diminta bantuan oleh Rajamohanan Nair selaku Country Director PT EK Prima Ekspor Indonesia untuk menyelesaikan persoalan pajak yang dihadapi di tingkat Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing (KPP PMA) Enam.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Nasional
Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Nasional
Polisi Buru 2 Buron Penyelundup 20.000 Ekstasi Bermodus Paket Suku Cadang ke Indonesia

Polisi Buru 2 Buron Penyelundup 20.000 Ekstasi Bermodus Paket Suku Cadang ke Indonesia

Nasional
Tanggapi Prabowo, Ganjar: Jangan Sampai yang di Dalam Malah Ganggu Pemerintahan

Tanggapi Prabowo, Ganjar: Jangan Sampai yang di Dalam Malah Ganggu Pemerintahan

Nasional
Tanggapi Prabowo, PDI-P: Partai Lain Boleh Kok Pasang Gambar Bung Karno

Tanggapi Prabowo, PDI-P: Partai Lain Boleh Kok Pasang Gambar Bung Karno

Nasional
Zulhas: Hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi Dekat Sekali, Sangat Harmonis...

Zulhas: Hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi Dekat Sekali, Sangat Harmonis...

Nasional
Lapor Hasil Rakornas PAN ke Presiden, Zulhas: Pak Jokowi Owner

Lapor Hasil Rakornas PAN ke Presiden, Zulhas: Pak Jokowi Owner

Nasional
Budiman Sudjatmiko Pastikan Tak Ada “Deadlock” Pertemuan Prabowo dan Megawati

Budiman Sudjatmiko Pastikan Tak Ada “Deadlock” Pertemuan Prabowo dan Megawati

Nasional
Kode PAN soal Jatah Menteri ke Prabowo, Pengamat: Sangat Mungkin Dapat Lebih

Kode PAN soal Jatah Menteri ke Prabowo, Pengamat: Sangat Mungkin Dapat Lebih

Nasional
Pengamat Usul Anggota BPK Diseleksi Panitia Independen Agar Tak Dimanfaatkan Parpol

Pengamat Usul Anggota BPK Diseleksi Panitia Independen Agar Tak Dimanfaatkan Parpol

Nasional
KPU Tak Masalah Caleg Terpilih Dilantik Belakangan Usai Kalah Pilkada

KPU Tak Masalah Caleg Terpilih Dilantik Belakangan Usai Kalah Pilkada

Nasional
Zulhas: Katanya PAN Cuma Bisa Joget-joget, Eh Capres yang Menang Bisa Joget

Zulhas: Katanya PAN Cuma Bisa Joget-joget, Eh Capres yang Menang Bisa Joget

Nasional
Prabowo Bilang Ada Partai Klaim Sosok Bung Karno, Budiman Sudjatmiko: Bukan Diskreditkan PDI-P

Prabowo Bilang Ada Partai Klaim Sosok Bung Karno, Budiman Sudjatmiko: Bukan Diskreditkan PDI-P

Nasional
Ketua KPU: Caleg Terpilih Tak Perlu Mundur jika Maju Pilkada 2024

Ketua KPU: Caleg Terpilih Tak Perlu Mundur jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com