Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kakanwil Ditjen Pajak Bantah Jadi Anak Buah Adik Ipar Jokowi

Kompas.com - 28/03/2017, 19:34 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, Muhammad Haniv, mengaku mengenal Direktur Operasional PT Rakabu Sejahtera, Arif Budi Sulistyo.

Namun, kata Haniv, hubungan dengan Arif yang merupakan adik ipar Presiden Joko Widodo itu tidaklah dekat.

"Cuma kenal saja. Saya jarang komunikasi sama dia (Arif). Sangat jarang. Cuma dia tahu saya orang pajak," kata Haniv saat dihubungi, Selasa (28/3/2017).

Dalam kesempatan itu, Haniv membantah dirinya sebagai anak buah Arif Budi Sulistyo.

Hal ini diungkap Haniv untuk membantah pernyataan Country Director PT EKa Prima Ekspor Indonesia, R Rajamohanan Nair alias Mohan, yang menjadi terdakwa kasus suap di Ditjen Pajak di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (27/3/2017).

(Baca: Terdakwa Sebut Kepala Kanwil Pajak DKI Bawahan Adik Ipar Jokowi)

Sebagai pegawai negeri sipil, Haniv mengaku tidak memiliki pekerjaan lain. Untuk itu, ia meduga terjadi kesalahan penyebutan nama oleh Mohan.

"Tidak mungkin (anak buah). Saya PNS sejati. Arif swasta. Enggak ada hubugan organisasi. Saya tidak melakukan pekerjaan selain Kakanwil," ujar Haniv.

Di dalam persidangan Mohan menyebut Haniv merupakan bawahan Arif Budi Sulistyo. Hal itu pernah disampaikan Mohan saat berbicara dengan Duta Besar RI untuk Abu Dhabi, Husin Bagis.

Selain memutar rekaman, dalam persidangan, jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menunjukkan transkrip pembicaraan antara Mohan dan Husin.

Berikut salah satu bunyi percakapan Mohan kepada Husin:

"Waktu itu saya minta sama ah, bantuan dari Pak eh Pak Arif itu. Sebenarnya Pak, ini orang di Kepala Pajaknya ini di di dak di orang-orang Pak Arif ini namanya ah namanya Mohammad Haniv itu, itu orang anak buahnya Pak Arif ini".

Awalnya, Mohan mengadukan permasalahan pajak yang ia hadapi kepada Muhammad Haniv. Dalam pemeriksaan sebagai terdakwa, Mohan mengaku pernah membicarakan permasalahan pajaknya kepada Arif Budi Sulistyo.

Arif kemudian menyarankan agar Mohan menghubungi pejabat Ditjen Pajak, Handang Soekarno. Arif diduga kenal dan berhubungan baik dengan Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus Muhammad Haniv.

(Baca juga: Adik Ipar Jokowi yang Tak Paham "Tax Amnesty" dan Bantuan Pengurusan Pajak)

Dalam persoalan pajak PT EKP, Arif juga disebut pernah mengadakan pertemuan dengan Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi.

Tak lama setelah pertemuan Arif dan Dirjen Pajak, Kepala KPP PMA Enam Johnny Sirait membatalkan surat Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) PT EKP.

Kompas TV Adik Ipar Jokowi Jadi Saksi Kasus Suap Pajak
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Nasional
Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Hasto: Di Tengah Panah 'Money Politic' dan 'Abuse of Power', PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Hasto: Di Tengah Panah "Money Politic" dan "Abuse of Power", PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Nasional
Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com