Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

F-PKS Bakal Terus 'Walk Out' jika Fahri Hamzah Pimpin Rapat Paripurna

Kompas.com - 31/05/2017, 12:24 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com -Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR akan terus melakukan aksi 'walk out' jika Fahri Hamzah memimpin sidang paripurna DPR.

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid menuturkan, hal itu dilakukan hingga surat Fraksi PKS terkait pergantian Fahri sebagai pimpinan DPR ditindaklanjuti.

"Ya, akan WO juga sampai surat fraksi ditindaklanjuti," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (31/5/2017).

(baca: Rapat Paripurna Dipimpin Fahri Hamzah, Fraksi PKS Walk Out)

Hidayat menuturkan, interupsi Sigit Sosiantomo saat paripurna pada Selasa (30/5/2017) kemarin, mengingatkan kepada pimpinan DPR terkait surat fraksi tersebut.

KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (31/5/2017).
Di samping itu, Fahri juga sudah dipecat dari jenjang keanggotaan partai sehingga dianggap tak memiliki legitimasi untuk mewakili PKS sebagai pimpinan DPR.

"Pertanyaannya adalah beliau memimpin itu mewakili fraksi apa? Kalau beliau tak mewakili fraksi PKS, mewakili apa? Kami PKS tak merasa diwakili karena memang beliau bukan anggota PKS," kata Wakil Ketua MPR RI itu.

Ia menganggap sikap tersebut wajar dilakukan.

"Itu sikap rasional. Misalnya, Anda dalam satu organisasi, wakil Anda sudah dipecat. Apakah Anda masih nyaman dipimpin oleh orang yang bukan dari organisasi Anda?" kata dia.

(baca: Fahri Hamzah: PKS Selow Aja, Jangan Baperan)

Hidayat menegaskan, merujuk aturan yang ada, penempatan di Alat Kelengkapan Dewan (AKD) merupakan kewenangan fraksi.

Hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) dan Tata Tertib DPR.

Adapun jika ada langkah hukum yang ditempuh Fahri, maka itu terkait dengan status sebagai anggota Dewan.

(baca: PKS Tolak Angket KPK, Apa Komentar Fahri Hamzah?)

Hal serupa terjadi pada pergantian Ketua DPR dari Ade Komarudin menjadi Setya Novanto.

Halaman:


Terkini Lainnya

Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo Soal Jangan Bawa Orang 'Toxic'

Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo Soal Jangan Bawa Orang "Toxic"

Nasional
Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Projo: Nasihat Bagus

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Projo: Nasihat Bagus

Nasional
Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Nasional
Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Nasional
Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Nasional
Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com