Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Pilgubnya Kan Sudah Selesai...

Kompas.com - 26/05/2017, 17:17 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengajak seluruh pihak untuk menerima hasil pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017. Ia berharap tak ada lagi perpecahan yang terjadi antar pendukung pasangan calon.

"(Perpecahan) itu yang harus diakhiri, harus disudahi. Pilgubnya kan sudah selesai gitu loh. Jadi jangan sampai kita ini terjebak pada hal-hal yang tidak produktif," kata Jokowi dalam acara Jokowi di Rosi yang ditayangkan Kompas TV, Kamis (25/5/2017) malam.

"Saling menghujat, saling menjelekkan, saling menyalahkan, saling memfitnah, saling mendemo, saling menolak. Janganlah hal-hal seperti ini kita terus-teruskan," tambah Jokowi.

Jokowi mengatakan, apabila masyarakat terus saling menjelekkan satu sama lain, maka akan terus terjebak ke dalam hal-hal yang tidak produktif. Padahal, yang diperlukan saat ini adalah sebuah daya saing, etos kerja, dan produktivitas yang tinggi dalam membangun negeri.

(Baca: Ini Pidato Lengkap Jokowi soal Gejolak Perpecahan di Tengah Masyarakat)

"Ke depan, semua harus mengarahkan konsentrasinya kepada etos kerja, produktivitas disiplin nasional yang tinggi," kata Jokowi.

Apalagi, Jokowi mengingatkan bahwa kondisi ekonomi Indonesia saat ini tengah membaik. Indonesia baru saja mendapatkan investment grade atau status layak investasi dari lembaga pemeringkatan dunia standar and poor.

"Ini sebuah kepercayaan internasional kepada kita Indonesia. Mereka memandang kita baik dalam pengelolaan fiskal," ucap Jokowi.

(Baca: Jokowi: Jangan Biarkan 250 Juta Penduduk 'Berantem' karena 1000 Orang)

Jokowi mengatakan, kepercayaan yang sudah diberikan ini harus dimanfaatkan. Indonesia harus siap akan banyak sekali arus modal dan investasi yang masuk ke dalam negeri.

"Untuk apa investasi itu? Untuk apa arus modal itu? Ya untuk membangun infrastruktur sehingga muncul lapangan pekerjaan," kata Jokowi.

Kompas TV Nama Wakil Presiden Jusuf Kalla mendadak jadi perbincangan setelah Pilkada DKI Jakarta.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com