Komisi II Minta Pemerintah Berhati-hati jika Ingin Bubarkan HTI melalui Perppu

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi II DPR Fandi Utomo mengatakan, pemerintah perlu berhati-hati jika ingin membubarkan organisasi kemasyarakatan (ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

Menurut dia, perlu ada penjelasan lebih rinci dari pemerintah terkait penerbitan Perppu tersebut.

Hal yang perlu dijelaskan, di antaranya, apakah perppu itu untuk mengganti ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 (UU Ormas) atau ada tujuan lain.

UU Ormas mengatur bahwa pembubaran ormas melalui mekanisme pengadilan.

"Mau nembak satu (Ormas) atau semua ini? Ya kan? Kalau Perppu-nya mengatakan bahwa pembubaran ormas tidak perlu melalui pengadilan, berarti semua ormas bisa terdampak," kata Fandi, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/5/2017).

"Makanya perlu kehati-hatian," lanjut dia.

Ia menilai, penerbitan Perppu merupakan kewenangan pemerintah, dengan persetujuan DPR

Baca: Jimly Sarankan Presiden Bikin Keppres untuk Bubarkan HTI

Oleh karena itu, DPR dalam posisi menunggu.

"Kalau memang Presiden bermaksud mengeluarkan Perppu khusus untuk mengganti ketentuan mengenai pembubaran ormas tidak melalui pengadilan, itu kewenangan Presiden. Silakan saja. DPR akan melihat seperti itu," kata Politisi Partai Demokrat itu.

Namun, secara pribadi, Fandi menilai, belum ada kegentingan sehingga perlu diterbitkan Perppu.

Ia berpendapat, pembubaran melalui mekanisme pengadilan cenderung lebih adil.

"Saya pribadi belum melihat kegentingan yang memaksa," kata Fandi.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menegaskan, rencana pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) melalui penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) merupakan langkah yang sesuai prosedur hukum.

Baca: Pimpinan DPR Nilai Pembubaran HTI Lebih Baik Lewat Pengadilan

Langkah tersebut dilakukan karena pemerintah memandang perlu untuk melakukan langkah dalam mempertahankan keamanan dan ketertiban negara yang sedang membangun.

"Pembubaran itu tetap di jalur hukum karena memang kita negara hukum, jelas ya," ujar Wiranto, usai diskusi "Memperteguh Keindonesiaan" di Museum Kebangkitan Nasional, Jakarta Pusat, Rabu (17/5/2017).

"HTI ini satu gerakan dakwah, tetapi dalam dakwah itu substansinya mengandung satu gerakan politik dan gerakan politik yang dianut tidak bisa menghindari istilah khilafah," kata dia.