JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menilai bahwa gerakan khilafah yang diusung oleh Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI pada hakikatnya merupakan gerakan politik dan bukan gerakan dakwah Islam.
Hal tersebut dilontarkannya dengan mengutip perkataan salah satu tokoh Nahdlatul Ulama Kyai Hasyim Muzzadi.
"Soal khilafah, Almarhum KH Hasyim Muzzadi pernah mengatakan bahwa gerakan khilafah adalah politik bukan gerakan dakwah," ujar Lukma,n dalam sebuah diskusi bertajuk 'Memperteguh Keindonesiaan' di Museum Kebangkitan Nasional, Jakarta Pusat, Rabu (17/5/2017).
Lukman menjelaskan, HTI melalui gerakan khilafahnya berupaya untuk mengganti tatanan pemerintahan dan kenegaraan.
Gerakan HTI dinilainya berupaya untuk meruntuhkan empat pilar atau konsensus dasar negara Indonesia yang telah ditetapkan oleh para pendiri bangsa. Keempat konsensus tersebut adalah Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.
Jika gerakan tersebut berhasil, lanjut Lukman, maka sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara juga berubah.
Menurut Lukman, pemerintah sudah mendapat banyak masukan untuk mengambil tindakan terhadap HTI.
"Pemerintah harus jelas memberikan sinyal sikap politik bahwa kami tidak bisa menolerir ormas yang mengajak banyak orang untuk mengganti, mengubah tatanan negara bangsa. karena ini bukan gerakan dakwah, tapi gerakan politik," kata Lukman.
"Pemerintah tidak boleh diam melihat bahwa sendi-sendi bangsa itu dirongrong, kita menghargai kebebasan orang tapi kalau sudah menyentuh sendi-sendi kehidupan berbangsa negara, tidak boleh diam," lanjut dia.
Sebelumnya, Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto menegaskan bahwa HTI merupakan lembaga dakwah dan selama ini menyampaikan dakwah yang bernapaskan Islam.
Semua hal yang disampaikan dalam setiap dakwah, seperti misalnya soal syariah, khilafah, dan akidah, merupakan materi dalam ajaran Islam.
Oleh sebab itu, Ismail menilai tuduhan HTI sebagai ormas anti-Pancasila tidak benar.