Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Muhaimin Merasa Ada Upaya Benturkan Jokowi dengan Parpol dan Wapres

Kompas.com - 14/05/2017, 15:14 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menilai situasi politik nasional mulai tidak kondusif.

Hal itu, kata dia, terlihat dari berbagai peristiwa politik yang cenderung mengganggu jalannya pembangunan nasional, yang membutuhkan situasi kondusif.

Karena itu, ia mengajak semua partai politik, elemen masyarakat, dan elemen bangsa untuk tetap berkomitmen mendukung dan membantu pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk menuntaskan tugasnya hingga 2019.

"Pembangunan membutuhkan situasi kondusif. Karena itu, PKB mengajak seluruh partai politik, elemen masyarakat dan elemen bangsa tetap berkomitmen mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk menuntaskannya sampai 2019," kata Muhaimin Iskandar, melalui keterangan tertulis, Minggu (14/5/2017).

Muhaimin menilai saat ini ada yang membentur-membenturkan Jokowi dengan partai politik, Wakil Presiden Jusuf Kalla, dan elemen bangsa lainnya.

Situasi politik menjelang dan sesudah Pilkada DKI Jakarta, menurut Muhaimin, juga memberikan kontribusi pada memanasnya suhu politik nasional. 

Hal itu dimanfaatkan oleh mereka yang sengaja membentur-benturkannya, sehingga situasi menjadi tidak kondusif.

Menurut Cak Imin, Bangsa Indonesia harus belajar dari sejarah. Pada saat Indonesia dipimpin Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, ada pula yang sengaja menjalankan agenda untuk mengganggu Gus Dur.

"Pelajaran masa lalu harus kita ingat, ketika pemerintah diberhentikan di tengah jalan seperti pada masa Presiden Gus Dur. Hal ini yang harus dihindari," kata pria yang akrab disapa Cak Imin.

“Tidak ada kata lain, partai politik harus bersatu mendukung Presiden Jokowi untuk menyelesaikan dan menuntaskan pembangunan nasional hingga tahun 2019," ujar dia.

(Baca juga: Muhaimin Harap Pemerintah Lebih Proaktif Wujudkan Ekonomi Pro Rakyat)

Kompas TV Dinamika politik di Ibu Kota pasca vonis 2 tahun penjara terhadap Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dalam kasus penodaan agama belum juga mereda.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pembangunan Tol MBZ yang Dikorupsi Menyimpan Persoalan, Beton di Bawah Standar, dan Lelang Sudah Diatur

Pembangunan Tol MBZ yang Dikorupsi Menyimpan Persoalan, Beton di Bawah Standar, dan Lelang Sudah Diatur

Nasional
Kasus 'Ilegal Fishing' 91.246 Ekor Benih Lobster di Jabar Rugikan Negara Rp 19,2 M

Kasus "Ilegal Fishing" 91.246 Ekor Benih Lobster di Jabar Rugikan Negara Rp 19,2 M

Nasional
Menlu Retno: Ada Upaya Sistematis untuk Terus Hambat Bantuan Kemanusiaan ke Gaza

Menlu Retno: Ada Upaya Sistematis untuk Terus Hambat Bantuan Kemanusiaan ke Gaza

Nasional
Pemprov Sumbar Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Bandang di Permukiman Sekitar Gunung Marapi

Pemprov Sumbar Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Bandang di Permukiman Sekitar Gunung Marapi

Nasional
Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Kunjungi Kebun Raya Bogor

Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Kunjungi Kebun Raya Bogor

Nasional
BNPB: 20 Korban Hilang akibat Banjir Lahar di Sumbar Masih dalam Pencarian

BNPB: 20 Korban Hilang akibat Banjir Lahar di Sumbar Masih dalam Pencarian

Nasional
Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Tanam Pohon di Bogor

Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Tanam Pohon di Bogor

Nasional
Pernyataan Kemendikbud soal Pendidikan Tinggi Sifatnya Tersier Dinilai Tak Jawab Persoalan UKT Mahal

Pernyataan Kemendikbud soal Pendidikan Tinggi Sifatnya Tersier Dinilai Tak Jawab Persoalan UKT Mahal

Nasional
PKS Usul Proporsional Tertutup Dipertimbangkan Diterapkan Lagi dalam Pemilu

PKS Usul Proporsional Tertutup Dipertimbangkan Diterapkan Lagi dalam Pemilu

Nasional
Jokowi Terima Kunjungan Kenegaraan Gubernur Jenderal Australia David Hurley

Jokowi Terima Kunjungan Kenegaraan Gubernur Jenderal Australia David Hurley

Nasional
Polri Tangkap 3 Tersangka 'Ilegal Fishing' Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster

Polri Tangkap 3 Tersangka "Ilegal Fishing" Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster

Nasional
PDI-P Anggap Pernyataan KPU soal Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur Membingungkan

PDI-P Anggap Pernyataan KPU soal Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur Membingungkan

Nasional
Kesaksian JK dalam Sidang Karen Agustiawan yang Bikin Hadirin Tepuk Tangan...

Kesaksian JK dalam Sidang Karen Agustiawan yang Bikin Hadirin Tepuk Tangan...

Nasional
DPR Tunggu Surpres Sebelum Bahas RUU Kementerian Negara dengan Pemerintah

DPR Tunggu Surpres Sebelum Bahas RUU Kementerian Negara dengan Pemerintah

Nasional
Nurul Ghufron Akan Bela Diri di Sidang Etik Dewas KPK Hari Ini

Nurul Ghufron Akan Bela Diri di Sidang Etik Dewas KPK Hari Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com