Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Purnawirawan TNI-Polri Dukung Upaya Pemerintah Terkait Pembubaran HTI

Kompas.com - 12/05/2017, 18:35 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah purnawirawan TNI-Polri bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (12/5/2017).

Ketua Umum Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Pepabri), Agum Gumelar mengatakan, dalam pertemuan itu mereka menegaskan dukungan kepada pemerintah terkait rencana pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

"Kami sangat mengapresiasi serta mendukung sepenuhnya tindakan tegas pemerintah yang telah membubarkan organisasi HTI melalui proses hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Untuk itu pula kami sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya," ujar Agum saat memberikan keterangan usai pertemuan.

Agum menuturkan, belakangan sikap intoleran di kalangan masyarakat Indonesia telah berkembang dengan sangat cepat dan tak terkendali, sehingga menimbulkan potensi konflik horizontal yang sangat luas.

Kondisi tersebut, kata Agum, sudah sampai pada titik yang sangat meresahkan, dipicu oleh maraknya paham radikal yang bertentangan dengan Pancasila.

Agum menyebut gerakan pendirian khilafah seperti yang dilancarkan oleh HTI yang berbenturan dengan kelompok nasionalis, telah mengakibatkan meluasnya potensi konflik.

"Sehingga mengancam keutuhan bangsa-negara," tutur mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Sosial dan Keamanan itu.

(Baca juga: Wawancara Khusus, HTI Bicara soal Pembubaran hingga Wacana Khilafah)

Pada kesempatan yang sama Ketua Umum Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) Kiki Syahnakrie berharap agar tindakan tegas serupa dapat diterapkan pada organisasi lain, atau perorangan yang berpaham radikal.

"Tindakan tegas juga harus ditujukan kepada ormas radikal lainnya yang bertentangan dengan Pancasila, baik itu radikal kanan, kiri, maupun radikal lainnya," ujar Kiki.

Selain itu Kiki juga menyarankan agar tindakan pembubaran diikuti dengan berbagai langkah strategis.

Menurut Kiki, pemerintah harus melakukan tindakan deradikalisasi secara massif, terencana dan sistematis yang menitikberatkan pada upaya pembangunan karakter.

"Kami menyadari bahwa penghapusan radikalisme tidak akan selesai hanya dengan pembubaran organisasinya. Radikalisme menyangkut hati dan pikiran yang sangat mendasar dan mendalam dari para pengikutnya," ucap Kiki.

Dalam pertemuan tersebut hadir pula mantan Kapolri Bambang Hendarso Danuri, beberapa purnawirawan TNI Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

(Baca juga: Sikap Pemerintah dan HTI Tak Berubah soal Upaya Pembubaran HTI...)

Kompas TV Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menolak rencana pembubaran organisasi mereka oleh pemerintah.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com