Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri Tetap Tuntut Klarifikasi Pengkritik Jokowi

Kompas.com - 12/05/2017, 14:35 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tetap menuntut klarifikasi dari seorang wanita berinisial VKL yang mengkritik Presiden Joko Widodo.

Hal itu tetap dilakukan meski langkah Tjahjo dikritik berbagai pihak.

"Silahkan lihat videonya itu saja. Silahkan dengar video omongannya dia. Pantas enggak sebagai orang terpelajar bersimpati kepada Pak Ahok," kata Tjahjo kepada Kompas.com, Jumat (12/5/2017).

Mendagri Peringatkan Wanita yang Kritik Jokowi saat Berorasi Bela Ahok

Tjahjo berujar, VLK punya hak untuk mengkritik Presiden Jokowi. Hanya, kata Tjahjo, pesan yang ada di dalam video itu bisa ditangkap oleh masyarakat seakan-akan VLK menyalahkan Jokowi.

"Itu hak dia (VLK), tapi kenapa membawa-bawa rezim Pak Jokowi. Menuduh-menuduh Pak Jokowi. Yang ditangkap orang kan dari video itu kan seolah-olah yang salah pak Jokowi," kata dia.

Kontras Kritik Mendagri yang Ancam Polisikan Pendukung Ahok

Tjahjo juga beralasan bahwa wajar saja jika ia reaktif menanggapi kritik ke Presiden Jokowi. Sebab, ia adalah bagian dari rezim pemerintahan saat ini.

"Saya hanya minta klarifikasi, saya bagian dari rezim Pak Jokowi. Wajar kan. Kalau Anda saya maki-maki pasti nanya apa salah saya," ujar dia.

"Lah, ini saya tanya apa salah Pak Jokowi di mana? Sampai begitu vulgar beredar di video. Itu saja," lanjutnya.

Ancaman Mendagri terhadap Seorang Pendukung Ahok Dinilai Mengherankan

Dalam sebuah video yang beredar, VKL mengatakan bahwa rezim pemerintahan Jokowi adalah rezim yang lebih parah dari rezim pemerintah era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Hari ini membela Ahok karena, bahwa ini adalah keadilan yang diinjak-injak. Rezim Jokowi adalah rezim yang lebih parah dari rezim SBY," ujar VKL dalam video tersebut.

Komnas HAM Minta Mendagri Tak Reaktif Tanggapi Kritik terhadap Jokowi

Kementerian Dalam Negeri pun telah mengirimkan surat kepada VKL ke alamat rumahnya untuk segera membuat permintaan maaf secara terbuka.

Surat itu dikirimkan Kemendagri, imbas orasi VKL tersebut yang mengkritik Presiden Joko Widodo, usai vonis dua tahun untuk Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Fadli Zon Nilai Mendagri Berlebihan Tanggapi Pengkritik Jokowi

Bahkan, Kemendagri melalui Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengancam membawa masalah ini ke jalur hukum, jika VKL dalam sepekan ini tak memberikan klarifikasi.

Namun, sikap Tjahjo itu dikritik berbagai pihak.

Kompas TV Sudah tidak terlihat lagi pendukung dan simpatisan Ahok.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com