Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wawancara Khusus, HTI Bicara soal Pembubaran hingga Wacana Khilafah

Kompas.com - 12/05/2017, 06:06 WIB
Bayu Galih,
Kristian Erdianto,
Rakhmat Nur Hakim

Tim Redaksi

Tidak tahu saya, mungkin saja. Kita akan lihat bukti-bukti apa saja yang diinikan (dihadirkan pemerintah).

(Baca juga: Pemerintah Klaim Punya Bukti Lengkap untuk Bubarkan HTI)

Saat bicara khilafah, dalam kelompok Islam dunia juga terdapat perbedaan cara dalam lakukan perubahan. Misalnya Ikhwanul Muslimin yang memilih jalan dengan melakukan tarbiyah, yaitu pembinaan dari bawah atau bottom up. Mengapa Hizbut Tahrir cenderung top down dengan wacana pembentukan khilafah?

Enggak juga, sebenarnya kami juga dari bawah. Khilafah itu kan lebih kepada vision and mission statement (pernyataan visi-misi). Ketika perubahan terjadi, lalu bagaimana, ya pembinaan. Pembinaan itu ngaji, buka kitab. Mulai dari akidah. Dari bawah, bawah sekali.

Ada pihak yang dicoba didekati, baik itu militer atau politik?

Dalam konteks dakwah. Ini negeri mayoritas Muslim, pejabatnya Muslim. Bahasa paling mudah kan dakwah. Jangan sampai dalam pikiran kita, Islam jadi sulit di negeri ini.

Jika khilafah merupakan visi dan misi, lalu bagaimana cara HTI mencapainya?

Ini kan proses, dalam bahasa Hizbut Tahrir, pembinaan, pengkaderan. Masyarakat ini yang menuntut perubahan. Kita sendiri tak bisa membayangkan, tak ada preseden. Kita tak punya pengalaman.

Itu melalui kesadaran umat. Perubahan dilakukan oleh institusi-institusi perubahan. Seperti Orde Baru jatuh, kan ada dorongan perubahan, dari masyarakat, dari militer, parlemen. Institusi perubahan itu tetap ada.

Apakah ini dirasakan sebagai sesuatu yang baik atau menyeramkan? Ini suatu kebaikan. Bisa terjadi karena seluruh elemen yang ada menginginkan perubahan. Ini teori yang ada, bukan utopia, bukan absurd, sedikit konseptual. Sulit untuk diformulasikan.

Jika, katakanlah, wacana khilafah yang diusung HTI adalah visi-misi yang bersifat konseptual, lalu kenapa pemerintah takut? Apa kekhawatirannya?

Itu juga pertanyaan saya. Kenapa takut? Jadi ini sekarang kan dibuat takut. Ada satu-dua kelompok yang menciptakan ini sebagai sebuah ketakutan.

Ini terjadi sudah lama kok. Penguasa-penguasa yang dulu kan tenang-tenang saja. Mereka hanya mengatakan, "Enggak apa-apa, wong itu cuma wacana". "Bahaya apa, itu cuma wacana doang". Enteng (menanggapinya). Makanya disebut monsterizing.

Terkait penerapan syariat dalam wacana khilafah, bayangan masyarakat Indonesia kan seperti apa yang terjadi di Aceh, hukum cambuk misalnya. Apakah akan berlaku syariat seperti itu dalam wacana khilafah HTI?

Nah itu dia. Jadi cambuk itu kan hukuman, katakanlah untuk orang yang berzina. Tapi sebelum hukuman cambuk itu dilakukan, kan ada 12 hingga 13 hukum yang menyertainya. Kalau hukum yang 12 hingga 13 itu dilakukan, hampir tak mungkin ada hukuman cambuk. Apa itu, dari pendidikan, ketakwaan, pergaulan, macam-macam.
 
Jadi HTI menilai yang diterapkan di Aceh bukan penerapan syariat secara ideal?
 
Belum sempurna. Kami ada kritik juga ke Aceh. Kami ada komunikasi juga dengan Dewan Syariat Aceh.
 
Ketika bicara dalam konteks "negara Islam", apakah ada negara yang dinilai ideal dalam menerapkan sistem khilafah?  Bagaimana dengan negara seperti Arab Saudi atau Afghanistan?
 
Ndak. Saudi kan kerajaan, negara milik keluarga. Saudi kan menyempal dari kekhilafahan. Belum ada preseden. Tapi bisa dijelaskan. Madinah itu awal terbentuknya masyarakat Islam. Kita banyak ambil dari teori Al Quran, hadis dan ijmak (kesepakatan ulama).
 
Kompas TV Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menolak rencana pembubaran organisasi mereka oleh pemerintah.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com