Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Kebebasan Pers, SBY Singgung Hoaks yang Menyasar Dirinya

Kompas.com - 07/05/2017, 14:07 WIB
Tim Cek Fakta

Penulis

hoaks

hoaks!

Berdasarkan verifikasi Kompas.com sejauh ini, informasi ini tidak benar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Demokrat yang berlangsung pada 7-9 Mei 2017 di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), diawali dengan penandatanganan petisi antihoaks di media massa.

Penandatanganan petisi tersebut diselenggarakan Demokrat sekaligus memperingati hari kebebasan pers dunia pada 3 Mei lalu.

Dalam sambutan seusai menandatangani petisi tersebut bersama warga Mataram, Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lantas menyinggung hoaks yang menyasar dirinya saat Pilkada DKI Jakarta berlangsung.

Saat menyinggung hoaks yang menimpa dirinya, suara SBY meninggi. Ia merasa saat Pilkada DKI Jakarta banyak mendapatkan pemberitaan bermuatan hoaks terkait dirinya dan keluarga.

Presiden keenam RI itu juga menyinggung penggerudukan rumahnya oleh sekumpulan mahasiswa, tanpa mengetahui sebabnya.

"Mestinya hukum ditegakkan. Bagi kami yang ingin keadilan sejati penegakan hukum tak boleh tebang pilih," ujar SBY di Lapangan Bumigora, Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Minggu (7/5/2017).

"Pemberantasan hoaks dan fitnah tak boleh tebang pilih. Negara harus adil menegakan hukum. Polisi harus adil, semua harus adil," kata dia.

(Baca juga: SBY: Pemberantasan Hoaks dan Fitnah Tidak Boleh Tebang Pilih)

Karena itu, ia menginginkan pers di Indonesia merdeka, adil, dan bertanggung jawab.

"Pers tak boleh terlalu membela pihak tertentu, terlalu menghajar pihak lain, namanya tak adil. Kita ingin di negeri ini keadilan tegak, tak tebang pilih," kata SBY.

SBY memang menanggapi serius hoaks yang menimpa dirinya. Bahkan ia sampai menggelar konferensi pers, yakni saat muncul tuduhan jadi auktor intelektual di balik demonstrasi besar-besaran pada 4 November 2016.

(Baca: SBY: Info Intelijen Demo 4 November Digerakkan Parpol, Itu Fitnah dan Menghina)

SBY langsung bereaksi dengan menggelar konferensi pers di kediamannya di Cikeas, Bogor. Kendati demikian tak jelas siapa yang dimaksud SBY sebagai pihak yang menuduh.

Selain itu SBY juga menggelar konferensi pers saat dituduh meminta fatwa terkait kasus dugaan penistaan agama yang melibatkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sebagai terdakwa.

(Baca juga: SBY Bicara soal Fakta Percakapan dengan Ma'ruf Amin pada 7 Oktober)

Kompas TV Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono beberapa kali mengeluarkan komentar yang dinilai sebagai upaya untuk menarik simpati publik. SBY juga seolah melontarkan kritik kepada pemerintahan Joko Widodo. Dari seluruh mantan presiden RI bisa disebut presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono adalah sosok yang sering menggelar konferensi pers dan pidato kritik pedas pada pemerintah disertai keprihatinan. Yang paling baru saat Ketua Umum Partai Demokrat itu menyampaikan pidato politik dalam rangka Dies Natalis partainya. SBY menyindir pemerintah dengan menyebut bahwa penegakan hukum masih tebang pilih.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Puncak Perayaan Hari Lansia Nasional 2024 Bakal Digelar di Aceh Utara

Puncak Perayaan Hari Lansia Nasional 2024 Bakal Digelar di Aceh Utara

Nasional
Sindir Impor Beras, Megawati: Dibuat Sedemikian Rupa, sepertinya Kekurangan Terus

Sindir Impor Beras, Megawati: Dibuat Sedemikian Rupa, sepertinya Kekurangan Terus

Nasional
17 Sikap PDI-P Hasil Rakernas, Mandatkan Kembali Megawati Jadi Ketua Umum

17 Sikap PDI-P Hasil Rakernas, Mandatkan Kembali Megawati Jadi Ketua Umum

Nasional
Sindir Puan dan Risma, Megawati: Penggede Partai Lama-lama Tambah Cengeng

Sindir Puan dan Risma, Megawati: Penggede Partai Lama-lama Tambah Cengeng

Nasional
Anggota DPR Komisi III: Kapolri dan Jaksa Agung Perlu Duduk Bersama Telusuri Isu Penguntitan Jampidsus oleh Densus 88

Anggota DPR Komisi III: Kapolri dan Jaksa Agung Perlu Duduk Bersama Telusuri Isu Penguntitan Jampidsus oleh Densus 88

Nasional
Penutupan Rakernas PDI-P, Megawati Sebut Sudah Beri Tugas untuk Ahok

Penutupan Rakernas PDI-P, Megawati Sebut Sudah Beri Tugas untuk Ahok

Nasional
PDI-P Putuskan Hanya Jalin Kerja Sama Politik dengan Pihak yang Tingkatkan Kualitas Demokrasi

PDI-P Putuskan Hanya Jalin Kerja Sama Politik dengan Pihak yang Tingkatkan Kualitas Demokrasi

Nasional
Megawati Cerita Kerap Kunjungi Ahok di Tahanan

Megawati Cerita Kerap Kunjungi Ahok di Tahanan

Nasional
PDI-P Serahkan Mandat ke Megawati Tentukan Sikap Partai ke Pemerintah

PDI-P Serahkan Mandat ke Megawati Tentukan Sikap Partai ke Pemerintah

Nasional
Air Mata Puan dalam Pembacaan Sikap Politik PDI-P...

Air Mata Puan dalam Pembacaan Sikap Politik PDI-P...

Nasional
Sambil Menangis, Puan Minta Maaf Ada Kader PDI-P Tak Beretika dan Langgar Konstitusi

Sambil Menangis, Puan Minta Maaf Ada Kader PDI-P Tak Beretika dan Langgar Konstitusi

Nasional
Sikap Politik PDI-P: Pemilu 2024 Terburuk dalam Sejarah, Minta Evaluasi Sistem Pemilu

Sikap Politik PDI-P: Pemilu 2024 Terburuk dalam Sejarah, Minta Evaluasi Sistem Pemilu

Nasional
Soal Isu Jampidsus Dibuntuti Densus 88, Presiden Diminta Lakukan Evaluasi Kepolisian dan Kejaksaan

Soal Isu Jampidsus Dibuntuti Densus 88, Presiden Diminta Lakukan Evaluasi Kepolisian dan Kejaksaan

Nasional
KPK Sebut Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Punya Banyak Aset atas Nama Orang Lain

KPK Sebut Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Punya Banyak Aset atas Nama Orang Lain

Nasional
Komisi III Akan Tanyakan Dugaan Jampidsus Dibuntuti Densus ke Polri dan Kejagung

Komisi III Akan Tanyakan Dugaan Jampidsus Dibuntuti Densus ke Polri dan Kejagung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com