Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY: Pemberantasan Hoaks dan Fitnah Tidak Boleh Tebang Pilih

Kompas.com - 07/05/2017, 13:28 WIB
Tim Cek Fakta

Penulis

hoaks

hoaks!

Berdasarkan verifikasi Kompas.com sejauh ini, informasi ini tidak benar.

MATARAM, KOMPAS.com - Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan bahwa pemberantasan hoaks dan fitnah tidak boleh tebang pilih.

Hal tersebut disampaikan SBY usai menandatangani petisi "Stop Hoaks dan Fitnah" di Mataram, Minggu (7/5/2017).

"Kami tentunya ingin keadilan yang sejati di negeri ini. Penegakan hukum tidak boleh tebang pilih. Pemberantasan hoaks dan fitnah juga tidak boleh tebang pilih," kata SBY dalam pidatonya.

SBY mengatakan, dia sering menjadi korban hoaks dan fitnah, terutama pada saat Pilkada DKI Jakarta yang diselenggarakan belum lama ini.

"Negara Indonesia ini adalah negara kebenaran, negara keadilan, negara etika dan negara hukum. Bukan negara kebohongan, bukan negara fitnah, bukan negara hoaks. Rakyat harus memerangi hoaks ini," kata SBY.

Hari ini SBY bersama istrinya Ani Yudhoyono, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi melakukan kegiatan jalan sehat, bermain voli, futsal serta menandatangani petisi antihoaks dan fitnah.

Penandatanganan petisi ini memecahkan rekor MURI dengan jumlah mencapai 9.709 tandatangan.

Ini merupakan rangkaian kegiatan sebelum pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Demokrat yang diselenggarakan di Mataram pada 7-9 Mei 2017.

(Baca: Demokrat Buka Rakernas dengan Penandatanganan Petisi Antihoaks)

Selain mengajak rakyat untuk perang melawan hoaks, SBY juga mendukung pers media di Indonesia untuk merdeka dan bertanggung jawab.

SBY mengatakan, pers itu tidak boleh terlalu membela pihak-pihak tertentu dan tidak boleh terlalu menghajar pihak-pihak yang lain.

"Dari Mataram ini kita kumandangkan gerakan nasional, bahkan gerakan internasional setop hoaks dan fitnah. Kita dukung pers yang merdeka, adil dan bertanggung jawab," kata SBY. 

Kompas TV Presiden Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono kembali curhat atas kabar hoax yang kerap menyerangnya.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com