Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat: SBY Tak Mungkin Sengsarakan Rakyat, apalagi Zalim

Kompas.com - 25/04/2017, 11:44 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Roy Suryo meyakini Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono tak menzalimi masyarakat saat menjabat Presiden RI pada dua periode pemerintahan lalu.

Hal itu menjawab pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menilai pemerintahan SBY-Boediono zalim karena menetapkan bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang tinggi ke pengusaha kecil.

"Pasti tidak akan menyesengsarakan rakyat apalagi zalim. Karena kita tahu integritas dan kapasitas beliau berdua yang dikenal sangat dekat dengan rakyat dan memasyarakat," kata Roy melalui pesan singkat, Selasa (25/4/2017).

Adapun SBY dan JK sebelumnya juga sempat berpasangan pada periode 2004. Meski begitu, kata Roy, pihaknya senyum-senyum saja jika mendapat kritik semacam itu.

(Baca: JK Sebut Pemerintahan SBY Zalim terhadap Pengusaha Kecil)

"Senyum-senyum saja," ucap mantan Menteri Pemuda dan Olahraga RI itu.

Roy pun mengaku sepakat dengan pernyataan yang telah dilontarkan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan.

Syarief mengakui, bunga yang diberlakukan untuk UKM saat itu cukup tinggi, yakni 22 persen. Namun, ia menegaskan bahwa pemerintah saat itu menggunakan sistem bunga menurun setiap bulannya. Sehingga, jika sistem bunganya dihitung flat, maka angka per bulannya hanya sekitar 10-11 persen.

Ia justru balik mengkritik pemerintahan Jokowi-JK. Ia mengapresiasi langkah pemerintah yang menurunkan suku bunga KUR hingga 7 persen.

(Baca: Pemerintahan SBY Disebut Zalim oleh JK, Ini kata Eks Menteri KUKM)

Namun, ia menegaskan bahwa yang lebih dibutuhkan pengusaha kecil bukan lah bunga yang rendah, namun kemudahan untuk mendapatkan pinjaman itu sendiri.

Syarief lalu mengingatkan, pada era SBY ada 33 Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang bisa menyalurkan KUR. Pengusaha kecil dan menengah di seluruh Indonesia pun mudah mendapatkan akses perbankan. Namun kini, hanya sedikit bank yang bisa menyalurkan KUR.

"Bukan mau menjelekkan, tetapi bank yang menyalurkan kredit itu diperkecil sekarang tidak lebih dari 10. Semuanya tidak menyeluruh ke seluruh Indonesia," ucap Syarief.

"Bagaimana kalau suku bunga rendah tapi susah aksesnya sekarang? (akses KUR) kurang merata di indonesia, hanya di kota besar, tidak sampai ke pedalaman," tambah dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com