Pemerintah Akan Bersikap Terbuka Saat Pembahasan Hukuman Mati di Dewan HAM PBB

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur HAM dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri Dicky Komar mengatakan, pemerintah akan bersikap terbuka dalam pembahasan mengenai kebijakan hukuman mati dengan negara-negara anggota PBB saat Universal Periodic Review (UPR) Dewan HAM PBB.

UPR akan berlangsung pada 3-5 Mei 2017 di Jenewa.

Menurut Dicky, kebijakan hukuman mati kemungkinan besar akan dibahas saat pemerintah menyampaikan laporan mengenai kondisi penegakan HAM di bawah mekanisme UPR.

"Penerapan kebijakan hukuman mati kemungkinan akan dibahas. Pemerintah akan bersikap terbuka dalam pembahasan tersebut," ujar Dicky, saat memberikan keterangan pers di Ruang Palapa, Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Jumat (21/4/2017).

Dicky mengatakan, selama ini pemerintah tidak pernah menolak untuk berdiskusi dengan negara-negara yang mendukung penghapusan hukuman mati.

Namun, dia mengingatkan, hingga saat ini belum ada konstitusi global yang melarang suatu negara menerapkan hukuman mati.

(Baca: Pemerintah Akan Tegaskan Komitmen Penegakan HAM di Dewan HAM PBB)

"Kami selalu membahas bersama negara-negara yang pro penghapusan hukuman mati. Yang pasti sampai saat ini belum ada konstitusi global yang mengatur soal hukuman mati," ujar Dicky.

UPR merupakan mekanisme inovatif di mana seluruh 193 negara anggota PBB menjalani proses kaji ulang secara sukarela dan berkala terkait situasi HAM di masing-masing negara.

Dicky mengatakan, pada pelaporan siklus ketiga itu, pemerintah akan fokus pada beberapa hal.

Pertama, informasi mengenai implementasi 150 rekomendasi yang diterima pada siklus kedua sidang UPR tahun 2012.

Selain itu, pemerintah akan menyampaikan sejumlah tantangan dalam menegakkan nilai-nilai HAM berserta upaya penanganannya.

(Baca: Ini Hambatan Penegakan HAM yang Akan Disampaikan Pemerintah ke PBB)

"Sejumlah prakarsa dan inovasi di tingkat nasional dan daerah juga disampaikan sebagai best pratice. Itu merupakan bagian dari sharing experience Indonesia ke negara-negara anggota PBB lain," kata Dicky.

Rencananya, delegasi Pemerintah Indonesia akan dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.