Penyuap Pejabat Ditjen Pajak Divonis 3 Tahun Penjara

JAKARTA, KOMPAS.com - Country Director PT EK Prima Ekspor Indonesia, R Rajamohanan Nair divonis 3 tahun penjara oleh majelis hakim pada Pengadilan Tipikor Jakarta. Mohan juga diwajibkan membayar denda Rp 200 juta subsider 5 bulan kurungan.

"Mengadili, menyatakan terdakwab telah terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi," ujar Ketua Majelis Hakim Jhon Halasan Butarbutar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (17/4/2017).

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar memberantas korupsi. Namun, Mohan dinilai mengakui dan menyesali perbuatan, sopan dan belum pernah dihukum.

(Baca: Sebelum Ambil Uang Suap, Pejabat Pajak Lapor kepada Ajudan Dirjen)

Menurut hakim, Mohan terbukti menyuap  Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Handang Soekarno. Mohan memberikan Handang uang sebesar 148.500 dollar AS, atau senilai Rp 1,9 miliar.

Uang tersebut diberikan agar Handang selaku pejabat di Ditjen Pajak, membantu mempercepat penyelesaian permasalahan pajak yang dihadapi PT EKP. Sejumlah persoalan itu yakni, pengembaian kelebihan pembayaran  pajak (restitusi), dan surat tagihan pajak dan pertambahan nilai (STP PPN).

Kemudian, masalah penolakan pengampunan pajak (tax amnesty), pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak (PKP) dan pemeriksaan bukti permulaan pada Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing (KPP PMA) Kalibata dan Kantor Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Khusus.

Dalam persidangan terungkap bahwa Mohan menjanjikan pemberian sebesar Rp 6 miliar kepada Handang. Janji tersebut kemudian disepakati oleh Handang dengan menyanggupi permohonan Mohan untuk mempercepat penyelesaian persoalan pajak.

(Baca: Bacakan Pleidoi, Terdakwa Akui Uang Suap Termasuk untuk Kakanwil Pajak DKI)

Namun, saat terjadi pemberian pertama sebesar Rp 1,9 miliar, Mohan dan Handang ditangkap oleh petugas KPK.

"Tindakan Handang bertentangan dengan tugas dan kewajiban sebagai penyelenggara negara yang bersih dan bebas KKN," kata hakim.

Mohan terbukti melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.