Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pansel KPU-Bawaslu Siap Paparkan Proses Seleksi kepada Komisi II DPR

Kompas.com - 30/03/2017, 11:20 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim panitia seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) siap memaparkan proses seleksi kepada Komisi II DPR dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), Kamis (30/3/2017) pagi.

Anggota Pansel KPU-Bawaslu, Betti Alisjahbana menuturkan, pihaknya juga akan menyampaikan profil 14 calon anggota KPU dan 10 calon anggota Bawaslu yang telah diserahkan oleh Presiden Joko Widodo kepada DPR.

"Insya Allah melalui paparan ini dan tanya jawab akan kami sampaikan bahwa kami mengikuti proses yang baik, profesional dan semua prosesnya dirancang agar kita mendapatkan calon pimpinan KPU dan Bawaslu yang mempunyai integritas, kemampuan kepemimpinan, kompetensi, independen dan berbadan sehat," kata Betti sebelum rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/3/2017).

(baca: DPR Akan Pertanyakan Tak Lolosnya Sejumlah Nama kepada Timsel KPU)

Kesempatan ini sekaligus digunakan untuk menjawab keraguan beberapa anggota Komisi II yang meragukan proses dan hasil seleksi tim pansel.

Betti meyakini calon-calon yang saat ini lolos merupakan figur-figur terbaik yang diseleksi pansel.

"Sesuai yang diamanatkan undang-undang dan kami rancang keseluruhan proses seleksinya agar kita bisa mendapatkan calon yang sesuai," ucapnya.

(baca: Nasdem: DPR Tak Berhak Intervensi soal Nama Calon Anggota KPU-Bawaslu)

Sebelumnya, Anggota Komisi II Yandri Susanto mengatakan, Komisi II ingin mengonfirmasi sejumlah kejanggalan dalam proses seleksi calon anggota KPU-Bawaslu yang selama ini dibahas di internal komisi.

Salah satunya, kata Yandri, mengenai tidak lolosnya semua anggota Bawaslu periode 2012-2017.

Sementara, semua anggota KPU periode 2012-2017 yang kembali mencalonkan diri, dinyatakan lolos.

"Apakah Bawaslu gagal total semuanya? Padahal menurut Komisi II bagus, misalnya. Apakah ada permainan di pansel? Itu yang mau kami konfirmasi," kata Yandri, Rabu (29/3/2017).

(baca: Tak Tepat jika DPR Pertanyakan Kerja Pansel Jaring Calon Komisioner KPU-Bawaslu)

 

Komisi II juga akan menanyakan soal kemungkinan adanya kepentingan di balik proses seleksi anggota KPU-Bawaslu itu atau adanya "titipan" dari pihak-pihak tertentu.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi II Al Muzzammil Yusuf.

"Ya ada banyak pertimbangan lah ini kan partai politik. Pertarungan 2019. Masa harus ditanya itu. Jangan jamin ada malaikat semua. Itu kan proses check and balance. Pansel dalam seleksi kan boleh ditanya kapan itu dipilih," kata Muzammil.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Duetnya di Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya di Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Jadi Tempat Prostitusi, RTH Tubagus Angke Diusulkan untuk Ditutup Sementara dan Ditata Ulang

Jadi Tempat Prostitusi, RTH Tubagus Angke Diusulkan untuk Ditutup Sementara dan Ditata Ulang

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com