Aliansi Masyarakat Adat Ancam Tarik Dukungan ke Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mengancam akan menarik dukungan terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Sebab, aliansi merasa janji yang disampaikan Jokowi selama tiga tahun memimpin pemerintahan negara belum ditepati.

Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal AMAN, Rukka Sombolinggi saat pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/3/2017).

"Karena ketidakpuasan masyarakat adat saat ini terhadap janji Presiden, sehingga kami berpikir untuk mengkaji ulang hubungan dengan Presiden, dukungan terhadap Presiden, hubungan dengan negara," ucap Rukka.

Rukka mengatakan, selama tiga tahun pemerintahan Jokowi, baru 13.000 tanah adat yang dikembalikan ke masyarakat.

Jumlah itu dinilai tak sebanding dengan jumlah masyarakat adat yang ada di Indonesia.

"Ini sangat tidak seimbang dengan jumlah masyarakat adat yang ada di negeri ini sekitar 50 juta sampai 70 juta," ucap Rukka.

Rukka menambahkan, saat ini banyak masyarakat adat mengalami kriminalisasi. Terutama karena tidak ada undang-undang mengenai masyarakat adat.

Proses pengajuan RUU ini ke DPR, menurut dia, juga tak diperjuangkan oleh pemerintah.

Rukka juga menagih janji Jokowi ketika menjadi Gubernur DKI, yang mengedepankan pembangunan tanpa melakukan penggusuran.

"Nah ini juga harus disebarkan ke seluruh negeri untuk segera menghentikan pembangunan tanpa menggusur. Itu bisa ada jika UU masyarakat adat ini ada, untuk bisa menjadi pegangan kita semua," kata dia.