Di Depan Jokowi, Ketua HIMKI Curhat soal Pungli dan Aturan Daerah Dipelintir

JAKARTA, KOMPAs.com - Pemerintah diminta memperhatikan hambatan regulasi pelaku industri mebel serta kerajinan di Indonesia. Sektor itu dinilai strategis serta mendatangkan banyak devisa bagi negara.

Permintaan datang dari Ketua Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) Soenoto ketika berpidato di depan Presiden Joko Widodo dalam acara pembukaan Indonesia International Furniture Expo 2017 di JIEXPO, Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (11/3/2017).

"Kita harus terus memangkas regulasi-regulasi. Oleh sebab itu, HIMKI (pernah) mengundang Mendagri supaya aturan di daerah tidak dipelintar-pelintir. Ada pungli yang dibungkus dengan regulasi," ujar Soenoto.

Tidak hanya kepada Mendagri, Soenoto juga meminta Presiden Jokowi membuka akses HIMKI untuk berkoordinasi dengan sejumlah kementerian.

Ia yakin bahwa jika pemerintah pusat dan daerah bersinergi memangkas aturan yang menghambat laju industri mebel dan kerajinan, khususnya dalam hal ekspor, nilai devisa yang diraup akan lebih besar dari saat ini.

"Kalau kami sudah ketemu dengan 34 menteri, insya Allah target 5 miliar dollar AS akan tercapai. Kalau tidak tercapai dalam 3,5 tahun lagi, pertaruhan saya mundur dari Ketua Umum HIMKI," ujar Soenoto.

Ia mengatakan, nilai ekspor dari produk industri mebel serta kerajinan Indonesia masih kalah dari Vietnam. Nilai ekspor Vietnam yang baru merdeka tahun 1970-an itu menembus angka 6 miliar dollar AS.

"Ini sangat memalukan sekaligus memilukan. Tapi kami HIMKI yakin seribu persen dengan Presiden Jokowi, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, target 5 miliar dollar AS tercapai," ujar Soenoto.