Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rizal Ramli Kritik PKS yang Dianggap Dukung Sistem Ekonomi Neoliberal

Kompas.com - 07/03/2017, 17:07 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli mengatakan, Partai Keadilan Sejahtera selaku partai yang lahir di era reformasi hampir tak terdengar suaranya dalam melawan sistem ekonomi neoliberal.

Padahal, kata Rizal, salah satu agenda reformasi adalah menumbangkan sistem ekonomi neoliberal yang berdiri tegak saat era Orde Baru.

"Partai Keadilan Sejahtera enggak pernah ngomongin soal ekonomi yang bikin sejahtera," kata Rizal dalam pidatonya pada Rapat Koordinasi Nasional PKS di Hotek Bumiwiyata, Depok, Selasa (7/3/2017).

Rizal mengatakan, PKS yang lahir dari rahim reformasi dan mewakili masyarakat kelas menengah Indonesia semestinya memperjuangkan sistem ekonomi yang menyejahterakan masyarakat kecil dan menengah.

"Tapi dari pidato-pidato petinggi PKS saya lihat kok malah mendukung sistem ekonomi neoliberal yang saat ini digembar-gemborkan pemerintah saat ini," tutur mantan Menko Ekuin dan Menteri Keuangan di era Presiden Abdurrahman Wahid ini.

(Baca juga: PKS: Tak Ada Hambatan bagi Partai Berbasis Agama untuk Berkiprah)

Karena itu, selaku ekonom, Rizal mengimbau agar PKS yang memiliki kader dengan berbagai latar belakang disiplin ilmu, semestinya bisa mengambil peran untuk menyuarakan dan memperjuangkan sistem ekonomi kerakyatan.

"Jadi jangan percaya sama analisis ekonomi yang getol bilang ekonomi ini nanti naik dan sebagainya, PKS harus lawan itu," kata dia.

Kompas TV PKS: Kami Tetap Oposisi Pemerintah!
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com