Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hanura Isyaratkan Beri Dukungan ke Jokowi pada Pilpres 2019

Kompas.com - 22/02/2017, 15:43 WIB
Dani Prabowo

Penulis

BOGOR, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang mengisyaratkan akan kembali mengusung Joko Widodo pada Pemilu Presiden 2019.

Sebelumnya, Hanura mengusung pasangan Jokowi-Jusuf Kalla pada Pilpres 2014 lalu.

Isyarat itu diberikan Oesman Sapta saat menyampaikan pidato politik usai mengukuhkan pengurus DPP Hanura 2016-2020 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Rabu (22/2/2017).

Oesman bersyukur, pemerintahan saat ini dapat menjaga amanah masyarakat sesuai hati nurani.

(Baca: Jokowi "Ngakak" Dengar Pidato Oesman Sapta Singgung "Reshuffle")

"Itu bukan klaim semata. Rilis dan survei menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan saat ini selalu di atas 70 persen," kata Oesman.

Wakil Ketua MPR itu sempat berseloroh dirinya mendapat masukan dari seorang ahli agar kembali mendukung Jokowi pada Pilpres 2019.

Namun, sebelum memantapkan dukungan itu, Oesman melempar pertanyaan kepada ribuan kader Hanura yang hadir.

"Menurut ahli infaq, saya tanya, siapa nanti yang akan jadi presiden pada 2019? Tunggu-tunggu, saya tanya ahli infaq, siapa?" tanya Oso.

"Jokowi," teriak ribuan kader.

"Kok sama ya dengan yang meramalkan infaq itu," kata Oso, diikuti riuh tepuk tangan.

Tak prematur

Dijumpai usai acara, Oso mengatakan, Hanura mendukung Jokowi sejak sebelum dirinya memimpin.

"Sudah diumumkan dalam serah terima kemarin dengan Wiranto dan saya adalah petugas partai. Saya harus melakukan apa yang diperintahkan partai," kata dia.

Oesman Sapta menampik bila dukungan yang diberikan kepada Jokowi untuk maju kembali pada 2019 sebagai calon presiden terlalu dini.

"Ada yang lebih pagi dari itu, sorry ya. Ada yang subuh-subuh sudah, saya kan tadi siang," ujarnya.

(Baca: Golkar Resmi Deklarasikan Dukungan untuk Jokowi pada Pilpres 2019)

Seperti diketahui, sebelum Hanura, Partai Golkar telah menyatakan diri untuk kembali mengusung Jokowi pada 2019.

Pernyataan itu disampaikan Golkar saat menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa di Bali beberapa waktu lalu.

Kompas TV Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, akan diikuti pasangan calon bupati, yang sama-sama menyandang status tersangka. Keduanya merupakan petahana dan wakil bupati saat ini. Salah satu calon adalah petahana Ahmad Marzuki yang diusung PDI Perjuangan. Marzuki didampingi ketua DPRD Jepara, Dian Kristiandi. Marzuki adalah seorang tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyelewengan dana bantuan partai politik tahun 2011-2012.Sementara, lawannya adalah wakilnya saat ini, subroto. Ia diusung koalisi partai besar, seperti Hanura, Demokrat, PKS, dan Golkar. Subroto telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penipuan penjualan tanah tahun 2012. KPU mengatakan keduanya tetap dapat mengikuti gelaran pilkada, menyusul belum adanya kekuatan hukum tetap.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com