Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Harian Kompas Dapat Penghargaan Pelopor Humanisme Kebangsaan

Kompas.com - 08/02/2017, 21:12 WIB

AMBON, KOMPAS.com - Harian Kompas mendapat penghargaan sebagai media pelopor humanisme kebangsaan. Penghargaan diberikan dalam rangkaian Hari Pers Nasional di Ambon, Maluku, Rabu (8/2/2017) malam. 

Humanisme kebangsaan adalah nilai-nilai kemanusiaan yang diperjuangkan dalam bingkai Indonesia sebagai bangsa. Kompas sejak awal berdirinya bercita-cita menjadi koran yang inklusif, mengatasi semua golongan, dan menjadi suara bagi masyarakat Indonesia.

Pandangan tentang humanisme kebangsaan dapat diikuti secara konsisten dalam tajuk rencana yang ditulis oleh pendiri harian Kompas Jakob Oetama. Nilai itu kemudian diwariskan secara turun temurun kepada generasi-generasi penulis tajuk berikutnya. 

Tajuk Kompas pertama yang tercatat mengangkat tema humanisme adalah yang dimuat pada 10 Juni 1969 dengan judul "Humanisme Pancasila".

Dalam tajuk itu ditulis, "Tanggapan yang menonjolkan perbedaan, melupakan persamaan yang amat fundamental. Yaitu bahwa si A, si B, dan si C yang berbeda suku bangsa, keturunan, agama, tingkatan sosial, semuanya adalah manusia Indonesia. Manusia Indonesia yang mempunyai martabat sama, memiliki satu aspirasi yaitu membuat dirinya dan sesamanya menikmati kesejahteraan di Indonesia."

Wakil Pemimpin Umum Harian Kompas Rikard Bagun dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa cita-cita Jakob Oetama tidak hanya disuarakan Kompas, tapi juga diwujudkan di kantor Kompas di Palmerah.

"Kompas adalah Indonesia kecil. Di tempat kita ada perwakilan dari Sabang hingga Merauke," kata Rikard.

Selain Harian Kompas, penghargaan juga diberikan kepada Majalah Tempo sebagai pelopor jurnalisme investigasi, Femina (pelopor media wanita), dan Radio Suara Surabaya (pelopor jurnalisme warga).

Puncak peringatan Hari Pers Nasional akan dilangsungkan Kamis (9/2/2016) di Lapangan Tantui, Ambon. Presiden Joko Widodo sudah bertolak dari Jakarta untuk menghadiri acara tersebut. Baca: Hadiri Peringatan Hari Pers Nasional 2017, Presiden Jokowi Bertolak ke Ambon

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com