Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Tak Lagi di "Center Stage", SBY Mulai Ciptakan Isu

Kompas.com - 06/02/2017, 21:41 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Di negara yang menerapkan sistem demokrasi, jarang terjadi persinggungan politik antara mantan presiden dengan presiden yang tengah berkuasa. Namun, hal demikian tidak terjadi di Indonesia yang juga menerapkan sistem demokrasi.

Persinggungan antar Presiden dan mantan Presiden sangat terlihat dari langkah yang diambil Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo saat ini.

SBY yang sudah tidak lagi ada dalam pemerintahan, seharusnya bisa bersikap selayaknya negarawa dan tidak sibuk merecoki urusan pemerintahan kini.

“Seolah-olah sebagai presiden terdahulu, SBY tak lagi di center stage lalu menciptakan isu macam ini. Apa yang salah? Bahwa persinggungan politik terbuka ini bukan lah sesuatu yang terbuka seperti ini adalah tidak elok,” ujar peneliti Pusat Studi Islam dan Kenegaraan Indonesia, Arif Susanto, saat diskusi bertajuk Bila SBY Minta Bertemu Jokowi: Nunggu Lebaran, Kali! di Jakarta, Senin (6/2/2017).

(Baca: Jokowi dan SBY, dari Hambalang hingga Grasi Antasari...)

Arif pun membandingkan kondisi yang ada di tanah air kini dengan di Amerika Serikat. Di Negara Paman Sam itu, meski keterpilihan Donald Trump sangat kontroversial, presiden terdahulu yakni Barrack Obama tidak bereaksi keras. Hal tersebut berbeda dengan yang terjadi antara SBY dan Jokowi.

Menurut Arif, SBY mulai ‘mencuri panggung’ sejak Maret 2016. Dalam catatannya, setidaknya sudah lima kali perseteruan politik terjadi antara SBY dengan Presiden Joko Widodo.

Dimulai dari ‘tour de Java SBY’, dimana saat itu Presiden keenam RI itu menyinggung pemerintahan yang terlalu memboroskan anggaran untuk pembangunan infrastruktur.

(Baca: Gayung SBY yang Tak Bersambut...)

Presiden Jokowi saat itu merespon SBY dengan berkunjung ke Proyek Hambalang yang telah dimulai di era SBY namun mangkrak.

Perseteruan terbaru yaitu saat SBY menduga percakapannya dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma’ruf Amin disadap. Dugaan itu muncul setelah terdakwa Basuki Tjahaja Purnama dan kuasa hukumnya mengungkapkan adanya informasi percakapan keduanya dalam persidangan kasus dugaan penodaan agama.

“Sangat tidak lazim presiden terdahulu terus menerus recoki pemerintahan,” kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

Nasional
KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

Nasional
MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

Nasional
Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Nasional
TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

Nasional
Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com