Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri Agama Minta Warga Indonesia Tak Reaktif soal Kebijakan Trump

Kompas.com - 31/01/2017, 19:09 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin meminta masyarakat tidak terlalu reaktif menanggapi kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang melarang warga dari tujuh negara Muslim masuk ke AS.

"Menurut saya, kita tidak perlu terlalu reaktif menyikapi kebijakan yang dilahirkan negara-negara lain, baik negara tetangga, sahabat, maupun negara lain di luar kita," kata Lukman di Semarang, Selasa (31/1/2017).

Pada Jumat (27/1) lalu, Trump menandatangani surat perintah yang memberlakukan penundaan selama empat bulan untuk mengizinkan pengungsi dari Suriah masuk ke AS dan untuk sementara melarang masuk pengunjung dari tujuh negara berpenduduk mayoritas Muslim.

Ketujuh negara itu adalah Suriah, Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan dan Yaman.

(Baca: Kebijakan Kontroversial Trump Memaksa Barack Obama Berbicara)

Bagaimanapun juga, kata Lukman, masyarakat Indonesia harus tetap menghormati negara-negara lain yang memiliki kewenangan atau otoritas untuk mengeluarkan kebijakan sendiri.

Meski demikian, ia mengatakan sekarang ini setiap warga negara, termasuk warga negara Indonesia (WNI) tidak hanya menjadi warga di negaranya sendiri, melainkan sudah menjadi warga dunia.

"Tentunya, beberapa saran, masukan, dan lain sebagainya dari kita sebagai warga dunia diharapkan bisa menjadi perhatian bagi setiap negara, sebagaimana kita memperhatikan masukan dari negara lain," ungkap dia.

(Baca: Trump Pecat Jaksa Agung Penentang Kebijakan "Muslim Ban")

Oleh karena itu, Lukman menyatakan Presiden RI Joko Widodo dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi selalu proaktif dalam menyikapi setiap perkembangan di berbagai belahan dunia.

"Secara khusus Bapak Presiden, dan lebih khusus lagi Menlu akan proaktif menyikapi setiap perkembangan di belahan manapun. Sebagai bagian yang tidak terhindarkan dalam kehidupan percaturan dunia," ucap Menag.

Kompas TV Dubes AS: Indonesia Aman dari Kebijakan Keimigrasian Trump
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com