Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bertemu Tiga Jam, Ini yang Dibahas Jokowi dan Pimpinan MPR

Kompas.com - 24/01/2017, 14:13 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengadakan rapat konsultasi dengan pimpinan Majelis Permusyawarakatan Rakyat (MPR) di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (24/1/2017).

Rapat tersebut membahas banyak hal, diantaranya kinerja MPR seperti sosialisasi empat pilar serta kondisi politik dan sosial terkini.

"Melihat perkembangan sekarang ini perlu sungguh-sungguh kita menyampaikan kembali nilai-nilai luhur ke-Indonesiaan kita. Sosialisasi empat pilar MPR sangat diperlukan," kata Zulkifli Hasan usai pertemuan.

Zulkifli didampingi empat Wakil Ketua MPR, yakni Mahyudin, Oesman Sapta Odang, Hidayat Nur Wahid dan EE Mangindaan. Hadir pula Wakil Sekjen MPR Selvi Zaini.

Sementara Jokowi ditemani Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto.

Rapat konsultasi berlangsung secara tertutup selama sekitar tiga jam dan diakhiri dengan santap siang.

Zulkifli mengatakan, dalam menyikapi situasi konflik dan saling lapor yang terakhir terjadi, maka harus ada kesadaran dari semua pihak bahwa masyarakat Indonesia semuanya bersaudara.

"Tentu sebagai negara hukum kita menghargai proses hukum. Tapi kadang-kadang hukum itu bisa meninggalkan juga luka, marah yang panjang. Oleh karena itu, tadi kita sepakat, kembali kepada nilai-nilai ke-Indonesiaan, musyawarah mufakat," ucap Zulkifli.

Selain membahas isu terkini, Zulkifli juga mengaku membahas soal upaya MPR mengembalikan haluan negara dalam amandemen UUD 1945.

Zulkifli mengatakan, pengembalian GBHN ini terus dibahas oleh fraksi yang ada di MPR. Fraksi-fraksi akan kembali rapat pada Rabu (25/1/2017).

"Memang tidak mudah. Isinya seperti apa, apakah model seperti jaman Pak Harto, atau semesta berencana seperti jaman Bung Karno," ucap Zulkifli.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Nasional
Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi 'Online'

Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi "Online"

Nasional
Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Nasional
Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Nasional
PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

Nasional
Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Nasional
KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Nasional
Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Nasional
KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Capai Rp 125 Miliar

KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Capai Rp 125 Miliar

Nasional
Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Nasional
KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

Nasional
PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

Nasional
Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Nasional
KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com