Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KSAD Bantah Sentra Pelayanan Pertanian untuk Bisnis TNI

Kompas.com - 23/01/2017, 10:45 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Mulyono membantah, bahwa pembentukan Sentra Pelayanan Pertanian Padi Terpadu (SP3T) merupakan bagian dari bisnis TNI.

Menurut dia, pembentukan SP3T merupakan salah satu upaya TNI dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Itu (bisnis) persepsi orang. Tapi yakin lah apa yang dilakukan TNI itu untuk membantu masyarakat,” kata Mulyono sebelum membuka Rapat Pimpinan TNI AD 2017 di Mabes AD, Senin (23/1/2017).

Ia menuturkan, Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu menyebut bahwa sejumlah wilayah di Indonesia sudah swasembada beras. Namun, untuk meningkatkan cadangan beras yang ada, maka dibutuhkan sebuah upaya untuk menggenjot produksinya.

“Cetak sawah juga akan dilanjutkan, upaya tanam tumbuh akan lebih ditambah lagi, juga terkait jumlah sawah dan hasil tanam tumbuh akan lebih meningkat supaya menguatkan swasembada pangan,” kata dia.

(Baca: Pemerintah Yakin Keterlibatan TNI Akan Dongkrak Produksi Padi)

Selain itu, ia menambahkan, masih terdapat kasus petani yang kesulitan saat ingin memanen padi di sejumlah wilayah Tanah Air. Terutama, saat panen harus dilakukan di musim hujan.

“Tidak ada hamparan untuk menjemur, tidak bisa karena musim hujan, (yang) akhirnya (membuat padi) busuk. Dari keluhan itu TNI tangkap masalah itu dan cari solusinya,” ujarnya.

(Baca: TNI Akan Bentuk Sentra Pelayanan Petani Padi Terpadu)

Menurut rencana, ia mengatakan, dirinya dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman akan ke Jombang, Jawa Timur, untuk melihat pelaksanaan SP3T yang telah berjalan. Nantinya, program itu akan terus dikembangkan dan akan diimplementasikan ke daerah lain yang kesulitan saat panen padi.

“Jadi kalau dikatakan berbisnis itu tidak. Justru kita membantu rakyat supaya tidak ada yang dirugikan saat panen,” kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com