Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menhan Sebut Pembelian Heli AgustaWestland AW101 Batal

Kompas.com - 19/01/2017, 07:07 WIB

SLEMAN, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menegaskan bahwa pembelian alat utama sistem pertahanan atau alutsista lebih diprioritaskan produk dalam negeri. 

Dengan demikian, Ryamizard memastikan pembelian delapan unit helikopter AgustaWestland AW101 batal.

"Pembelian helikopter AW 101 batal, Presiden tidak mau," kata Ryamizard Ryacudu di Sleman, Yogyakarta, Rabu.

Sebelumnya, TNI AU berencana membeli pesawat helikopter jenis AW 101 guna kepentingan mengangkut pasukan dan SAR, bukan untuk VVIP.

(Baca: TNI AU Tetap Beli Heli AgustaWestland AW101)

Ryamizard mengatakan, pembelian pesawat tempur TNI AU dalam rangka revitalisasi alutsista diserahkan sepenuhnya kebijakan kepada Presiden.

"Revitalisasi alutsita terserah Presiden saja," kata dia.

Ketika ditanya tentang jenis pesawat yang akan dibeli, Ryamizard Ryacudu mengatakan bisa membeli pesawat produksi dalam negeri.

"Pesawat buatan kita sendiri juga bisa di IPTN," ujar dia.

Presiden Joko Widodo sebelumnya mengaku akan meminta informasi lengkap terlebih dahulu dari Kementerian Pertahanan terkait dengan pembelian helikopter AgustaWestland AW101 oleh TNI Angkatan Udara.

"Saya nanti akan tanyakan ke Kemenhan karena ini urusannya dari Kementerian Pertahanan. Yang jelas satu saja, kalau ada penyelewengan tahu sendiri," kata Jokowi.

(Baca: Ini Kata Jokowi soal Pembelian Heli AgustaWestland AW101)

Adapun Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Hadi Tjahjanto berjanji akan mengevaluasi rencana pembelian helikopter AgustaWestland AW101 yang sempat bermasalah beberapa waktu lalu.

 

"AgustaWestland ini sudah ada pada perencanaan sebelumnya. Namun, saya akan evaluasi dulu," ujar Hadi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (18/1/2017), setelah baru dilantik sebagai KSAU.

(Baca: KSAU Evaluasi Rencana Pembelian Heli AgustaWestland)

(Victorianus Sat Pranyoto/ant)

Kompas TV Kontroversi Pembelian Helikopter AW 101
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com