Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tanpa Sebut Persentase, Kejagung Klaim Penanganan Kasus Korupsi Naik

Kompas.com - 04/01/2017, 13:10 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Agung merilis capaian kinerja selama tahun 2016 pada Rabu (4/1/2017).

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Muhammad Rum memaparkan kinerja Kejaksaan Agung selama 2016, menggantikan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo yang mengikuti rapat kabinet di Istana Bogor.

Menurut Rum, ada beberapa penanganan kasus yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Salah satunya yakni peningkatan penanganan kasus korupsi.

Namun, Rum tidak menyebutkan angkanya. Dengan demikian, belum diketahui berapa persen kenaikan jumlah kasus korupsi yang ditangani kejaksaan pada tahun ini jika dibandingkan tahun lalu.

"Kita tidak ada persentasenya, tapi datanya meningkat," kata Rum di ruang konferensi pers di kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu siang

Sebelum rilis dimulai, Rum mengingatkan untuk tak bertanya di luar konteks paparan pencapaian kinerja.

"Ini kan capaian kinerja akhir tahun, jadi pertanyaan mengenai kasus tolong dihindari," ujar Rum.

Kemudian, saat sesi tanya jawab, ada pertanyaan terkait kasus yang ditangani Kejaksaan. Salah satunya yakni soal mantan Ketua Kamar Dagang Industri Jawa Timur La Nyalla Mattaliti yang divonis bebas.

Saat di tingkat penyidikan pun La Nyalla berkali-kali memenangkan praperadilan. Kejagung diminta menjelaskan apakah ada evaluasi untuk jaksa yang menangani kasus itu.

Namun, Rum enggan menjawab secara detail.

"Soal La Nyalla setop, kita (bahas) soal kinerja. Kita tidak bicara kasus, bicara kinerja," kata Rum.

Selanjutnya, Rum menjelaskan bahwa butuh kesabaran dalam menangani kasus korupsi.

Untuk kasus La Nyalla, beberapa upaya hukum harus diambil untuk membawa kasus ini ke persidangan. Saat dinyatakan bebas, upaya kasasi terhadap La Nyalla pun dilakukan.

Sementara itu, soal tunggakan kasus yang cukup banyak di Kejaksaan Agung, Rum memastikan seluruhnya akan diproses secara bertahap.

Kompas TV Kendala Penegakan Hukum Kasus HAM Masa Lalu- Satu Meja
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gerindra Usung Andra Soni-Dimyati Natakusumah Maju Pilkada Banten

Gerindra Usung Andra Soni-Dimyati Natakusumah Maju Pilkada Banten

Nasional
KPU: Cagub-Cawagub Usia 30 Tahun, Cabup-Cawabup 25 Tahun Saat Dilantik 1 Januari 2025

KPU: Cagub-Cawagub Usia 30 Tahun, Cabup-Cawabup 25 Tahun Saat Dilantik 1 Januari 2025

Nasional
Operasi Besar di RSPPN PB Soedirman, Prabowo: Saya Dua Kali Kecelakaan Terjun Payung

Operasi Besar di RSPPN PB Soedirman, Prabowo: Saya Dua Kali Kecelakaan Terjun Payung

Nasional
Jokowi Jenguk Prabowo Usai Jalani Operasi Cedera Kaki di RSPPN PB Soedirman

Jokowi Jenguk Prabowo Usai Jalani Operasi Cedera Kaki di RSPPN PB Soedirman

Nasional
Prabowo Jalani Operasi Besar di RSPPN Soedirman Pekan Lalu

Prabowo Jalani Operasi Besar di RSPPN Soedirman Pekan Lalu

Nasional
Disinggung Komunikasi dengan Anies untuk Pilkada Jakarta, Hasto: PDI-P Tidak Kurang Stok Pemimpin

Disinggung Komunikasi dengan Anies untuk Pilkada Jakarta, Hasto: PDI-P Tidak Kurang Stok Pemimpin

Nasional
Survei LSI: Ada Pengaruh Jokowi, yang Membuat Kaesang Unggul di Jateng

Survei LSI: Ada Pengaruh Jokowi, yang Membuat Kaesang Unggul di Jateng

Nasional
Mimi Campervan Girl dan Tim THK Dompet Dhuafa Bagikan Sapi Kurban untuk Warga Ohoidertawun

Mimi Campervan Girl dan Tim THK Dompet Dhuafa Bagikan Sapi Kurban untuk Warga Ohoidertawun

Nasional
Hasto Siap Hadir Jika Dipanggil KPK Lagi Juli Mendatang

Hasto Siap Hadir Jika Dipanggil KPK Lagi Juli Mendatang

Nasional
PDI-P Buka Peluang Kerja Sama Politik dengan PAN, Gerindra dan PKB di Beberapa Provinsi

PDI-P Buka Peluang Kerja Sama Politik dengan PAN, Gerindra dan PKB di Beberapa Provinsi

Nasional
Menkominfo Didesak Mundur soal PDN, Wapres: Hak Prerogatif Presiden

Menkominfo Didesak Mundur soal PDN, Wapres: Hak Prerogatif Presiden

Nasional
PDN Diretas, Wapres: Tidak Terpikirkan Dahulu Ada Peretasan Dahsyat

PDN Diretas, Wapres: Tidak Terpikirkan Dahulu Ada Peretasan Dahsyat

Nasional
Menteri BUMN Cek Kesiapan Jaringan Gas Pertamina di IKN

Menteri BUMN Cek Kesiapan Jaringan Gas Pertamina di IKN

Nasional
Soal Koster Kembali Diusung di Pilkada Bali, Hasto: Megawati di Bali Lakukan Pemetaan

Soal Koster Kembali Diusung di Pilkada Bali, Hasto: Megawati di Bali Lakukan Pemetaan

Nasional
Yakin Menang di Pilkada Jakarta, PKS: Presidennya Sudah Prabowo, Pendukung Anies 2017

Yakin Menang di Pilkada Jakarta, PKS: Presidennya Sudah Prabowo, Pendukung Anies 2017

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com