Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Minta Jajarannya Kerja Mati-matian Turunkan Kesenjangan

Kompas.com - 04/01/2017, 10:17 WIB
Ihsanuddin

Penulis

BOGOR, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah sudah melalui tahun 2016 dengan baik. Dia mengklaim banyak pihak yang memberikan apresiasi atas kerja keras pemerintah.

Namun, Jokowi mengakui ada beberapa sektor yang harus diperbaiki pada tahun 2017 dan 2018, salah satunya terkait ekonomi yang belum merata.

"Kita harus kerja keras mati-matian dalam rangka menurunkan angka kesenjangan kita, baik kesenjangan antar-wilayah, kesenjangan yang kaya dan miskin, yang ini menjadi concern besar pemerintah kita ke depan," kata Jokowi saat memimpin rapat kabinet paripurna di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (4/1/2017).  

Kesenjangan yang masih tinggi, lanjut Jokowi, bisa dilihat dari indeks kesenjangan pengeluaran penduduk Indonesia atau gini ratio.

Pada Maret 2016, indeksnya sebesar 0,39. Angka itu menurun dibandingkan posisi Maret 2015 yang sebesar 0,41.

"Meski kita tahu angka gini ratio sedikit membaik, apa pun kalau kita lihat angkanya pada posisi yang tinggi," ucap Jokowi.

Dalam rangka mengurangi kesenjangan itu, Jokowi menekankan bahwa kebijakan redistribusi aset dan legalisasi tanah sangat penting.

Jokowi meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang segera "mengebut" sertifikasi terhadap tanah warga.

Ia juga meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mempercepat proses legalisasi hutan adat untuk masyarakat adat setempat.

Selain itu, Jokowi meminta penguatan program akses rakyat untuk mendapat modal.

"Tahun ini dan tahun depan KUR (kredit usaha rakyat) makin menjangkau luas masyarakat, makin besar jumlahnya, dan mudah diperolehnya. Asuransi juga harus diberikan, ditingkatkan, sehingga kita bisa mendorong keuangan inklusif," ucap Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga meminta agar akses rakyat mendapat keterampilan diperluas dengan pendidikan kejuruan dan vokasional training.

Pemberian Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat juga diperluas bagi rakyat tidak mampu.

"Tadi malam saya telepon Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar Kartu Indonesia Pintar bisa diberikan kepada semua anak yatim yang ada di negara kita dan segera ini bisa kita mulai," ucap Jokowi.

Kompas TV Presiden Perintahkan TNI Bantu Polri Berantas Teroris

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com