Pilkada Tak Semarak, Sosialisasi di Media Sosial Masih Minim

JAKARTA, KOMPAS.com - Sosialisasi pilkada serentak 2017 di media sosial dianggap masih minim.

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil melihat, dalam konteks pilkada serentak, media sosial belum tergarap dengan baik.

Padahal, perhatian publik juga berpengaruh terhadap tingkat partisipasi mereka dalam pemilihan.

"Media sosial. Itu yang belum tergarap dengan baik selama ini. Kenapa berita Pilkada DKI Jakarta begitu besar, itu kan pertempuran medsosnya begitu besar. Nah, kalau itu bisa diimbangi dengan ajakan memilih menjadi pemilih cerdas dan lain-lain," kata Fadli saat dihubungi, Rabu (28/12/2016).

Selain melalui sosialisasi langsung kepada masyarakat, pemanfaatan media sosial secara viral dan terbarukan juga dinilai penting.

Beberapa faktor pilkada serentak dianggap tak semarak oleh sejumlah pihak adalah karena isu pilkada di 100 daerah tertutup oleh kasus penodaan agama yang menjerat Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Selain itu, karena pengelolaan media sosial belum maksimal.

"KPU (Komisi Pemilihan Umum) daerah belum maksimal meningkatkan partisipasi pemilih, membuat pilkada menarik dan masyarakat mau memberikan hak suaranya. Pemanfaatan medsos, viral-viral di banyak kanal media lainnya kan jadi salah satu yang mesti dilakukan terus menerus," ujar Fadli.

Sorotan publik idealnya tak hanya terpusat pada satu daerah saja.

Selain karena berdampak pada tingkat partisipasi pemilih, ada beberapa daerah yang juga memiliki masalah yang tak kalah serius dengan DKI Jakarta. Misalnya Aceh, Papua dan Banten.

Meski secara geografis dekat dengan Jakarta, Banten pun tak begitu disorot.

Padahal, pilkada Banten amat lekat dengan isu politik dinasti dan kasus-kasus korupsi.

"Ini mesti mendapat perhatian penting. Seperti politisasi birokrasi, pemanfaatan APBD, dan lain-lain kan sering terjadi di sana," kata dia.