Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Diduga Terlibat Pemerasan, Kadisdik Tapanuli Utara Terancam Dipecat

Kompas.com - 23/12/2016, 16:38 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah merespons adanya operasi tangkap tangan terhadap Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tapanuli Utara, Jamel Panjaitan, yang diduga terkait pemerasan yang dilakukan di lingkungan sekolah.

Mendikbud Muhadjir Effendy mengatakan, kasus tersebut telah ditangani inspektorat jenderal terkait, yang telah turun langsung ke lapangan.

"Nanti kami klasifikasi kasusnya sehingga kasusnya kami lihat dulu. Irjen Kemendikbud sudah turun untuk melakukan pemantauan langsung," tutur Muhadjir di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (23/12/2016).

Mengenai sanksi terhadap Jamel, pihak Kemendikbud juga masih melakukan kajian. Tak menutup kemungkinan yang bersangkutan akan dipecat jika memang terbukti terlibat dalam kasus tersebut.

"Kalau memang serius ya dipecat. Kalau enggak, paling peringatan keras, turunkan pangkatnya. Macam-macam jenjangnya," ucap Muhadjir.

(Baca: Penangkapan Kadis Pendidikan Tapanuli Utara Diduga Terkait Pemerasan)

Terkait celah korupsi pada anggaran pendidikan, Muhadjir menjelaskan, untuk kasus Kadisdik Tapanuli Utara, anggaran yang digunakan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sehingga, Kemendikbud tidak memiliki kewenangan untuk mengontrol langsung. Hal yang bisa dilakukan adalah memberi informasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait celah-celah penyimpangan pada anggaran pendidikan.

"Kemungkinan-kemungkinan peluang sudah kami beri. Opsi-opsi kemungkinan terjadinya penyimpangan itu. Kalau ada gelagat yang kurang baik kami juga beri tahu," kata mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malangitu.

Adapun dalam OTT tersebut, KPK dan tim dari Polda Sumatera Utara menemukan uang sejumlah Rp 235 juta, 100 dollar AS dan 200 yuan. Uang ditemukan di kediaman Jamel.

Kompas TV Kepala Dinas Pendidikan Ditangkap Karena Lakukan Pungli
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com