Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menlu: Selama 2016, Kemlu Fasilitasi Ribuan WNI Bermasalah di Luar Negeri

Kompas.com - 20/12/2016, 09:12 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Sepanjang tahun 2016, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) telah memfasilitasi ribuan warga negara Indonesia (WNI) yang memiliki masalah di berbagai negara di luar negeri.

Hal itu diungkapkan Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi saat melakukan video conference dengan civitas akademika Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Senin (19/12/2016).

Video conference ini dilakukan Menlu di sela menghadiri pertemuan antar Menteri Luar Negeri se-Asean guna membahas persoalan masyarakat Rohingnya di Myanmar.

"Selama tahun 2016, Indonesia berhasil membebaskan ribuan WNI yang menghadapi masalah di seluruh dunia," ujar Retno, seperti dikutip dari keterangan tertulis UGM, Senin.

Menlu menyebutkan, ribuan WNI tersebut di antaranya terdiri dari 54 WNI yang dibebaskan dari hukuman mati.

Selain itu, sebanyak 8.815 kasus WNI yang menghadapi masalah hukum dapat terselesaikan dan menyelamatkan 287 WNI yang terlibat dalam kasus perdagangan manusia.

"Tahun 2016 banyak kasus penculikan WNI dan kita mampu menyelamatkan 25 ABK Indonesia yang disandera di Filipina dan 4 warga Indonesia sandera Somalia," jelas dia.

Retno mengatakan, kontribusi Indonesia dalam perdamaian dunia menjadi isu penting dari politik luar negeri Indonesia.

Sebab, peran Indonesia semakin penting di tengah maraknya kejahatan transnasional dan konflik yang terus berlangsung di berbagai belahan dunia.

Menurut dia, Indonesia sebagai negara muslim terbesar dan anggota G 20 patut memainkan peran penting dalam menjaga dan menciptakan perdamaian dunia.

"Hal yang dihargai dari Indonesia adalah dengan menerapkan pendekatan secara damai lewat dialog dan diplomasi dalam menyelesaikan konflik," kata Retno.

Ia menambahkan, pada tahun 2016 politik luar negeri Indonesia difokuskan pada upaya Indonesia dalam melindungi WNI di luar negeri, menjaga perdamaian dan menciptakan kesejahteraan dunia.

Indonesia, kata Retno, berupaya memberikan perlindungan maksimal kepada warga negara Indoensia (WNI) di luar negeri.

Pasalnya, kasus WNI di luar negeri semakin banyak terjadi karena tingginya mobilitas dan konflik di berbagai kawasan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Nasional
Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com