Partai Politik Dinilai Tak Anggap Penting Pemberantasan Korupsi

JAKARTA, KOMPAS.com - Persoalan memberantas korupsi nampaknya masih menjadi pekerjaan rumah Pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Sejak Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk pada 2001, banyak korupsi besar berhasil diungkap.

Kasus tersebut melibatkan jajaran birokrasi, kepala daerah, anggota parlemen hingga lembaga yudikatif.

Sosiolog Max Regus mengatakan, tidak dipungkiri saat ini terjadi fenomena organisasi kejahatan politik.

Menurut dia, lembaga politik yang ada saat ini ikut berperan dalam melegitimasi praktik korupsi. Terbukti dengan banyaknya pejabat yang tersangkut kasus korupsi.

"Dengan demikian, kekuasaan politik koheren dengan korupsi. Dalam titik ini demokrasi dan kekuasaan melembagakan korupsi," ujar Max dalam sebuah diskusi Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) bertajuk 'Korupsi dan Kekuasaan' di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (7/12/2016).

Pada kesempatan yang sama pengamat hukum Petrus Selestinus mengatakan, korupsi yang terjadi umumnya dilakukan oleh pejabat yang berasal dari kader partai politik.

Namun sayangnya partai politik tidak melihat ini sebagai satu gejala yang harus segera diatasi. Pemberantasan korupsi terkesan hanya dilakukan oleh KPK, sementara partai politik tidak melakukan penindakan terhadap para kadernya yang terlibat kasus korupsi.

Dalam titik ini, kata Petrus, komitmen partai politik terkait pemberantasan korupsi patut dipertanyakan.

"Korupsi dilakukan oleh pejabat yang berasal dari kader partai. Tapi parpol tidak melakukan penindakan, tidak membantu pemerintah memberantas korupsi. Artinya komitmen parpol harus dipertanyakan," ungkap Petrus.

Menurut Max Regus, ada tiga aspek yang harus dimiliki oleh setiap lembaga dan aktor politik untuk menekan tingginya kasus korupsi.

Pertama, lembaga politik harus memiliki mekanisme vertikal akuntabilitas. Artinya Aktor politik memiliki kewajiban untuk bertanggungjawab langsung kepada masyarakat.

Kedua, lembaga dan aktor politik harus membangun mekanisme horizontal akuntabilitas. Dengan begitu, antar lembaga bisa melakukan check and balance.

Ketiga, lembaga politik harus membangun kepekaan dan rasa sosial atas rakyat marjinal. Max menuturkan kepekaan tersebut bisa diterjemahkan dalam kebijakan-kebijakan pemerintah yang pro-rakyat.

"Tiga aspek tersebut harus dikembangkan oleh lembaga maupun aktor politik, jika tidak maka praktik korupsi akan berkelanjutan," ujar Max.