Menyuap Hakim dan Panitera, Pengacara Dituntut 7,5 Tahun Penjara

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengacara Raoul Adhitya Wiranatakusumah dituntut 7,5 tahun penjara oleh Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Raoul dianggap terbukti menyuap dua hakim dan seorang panitera di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

"Menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan menyatakan terdakwa terbukti sah dan meyakinkan melakukan korupsi secara bersama-sama," ujar Jaksa Iskandar Marwanto, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (7/12/2016).

Selain pidana penjara, Jaksa juga menuntut agar Hakim menjatuhkan pidana denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan.

Raoul didakwa menyuap Hakim Partahi Tulus Hutapea dan Hakim Casmaya sebesar 25.000 dollar Singapura.

Selain itu, menyuap panitera PN Jakarta Pusat, Muhammad Santoso.

Semua penyerahan dilakukan melalui staf Raoul, Ahmad Yani, kepada Santoso.

(Baca: Panitera PN Jakarta Pusat Akui Terima Imbalan dari Pengacara)

Menurut Jaksa, uang sebesar 28.000 dollar Singapura tersebut diberikan supaya Partahi selaku Ketua Majelis Hakim dan Casmaya selaku anggota Majelis Hakim, memenangkan pihak tergugat yang diwakili Raoul Adhitya Wiranatakusumah.

Pada 29 Oktober 2015, PN Jakarta Pusat menerima pendaftaran perkara perdata berupa gugatan wanprestasi yang diajukan PT Mitra Maju Sukses terhadap PT Kapuas Tunggal Persada selaku tergugat.

Raoul merupakan pengacara yang mewakili PT Kapuas Tunggal Persada (KTP) dan dua pihak tergugat lainnya.

Setelah beberapa kali persidangan, Raoul menghubungi Santoso selaku panitera, dan menyampaikan keinginan untuk memenangkan perkara tersebut. Raoul berharap agar hakim menolak gugatan PT MMS.

Santoso kemudian menyarankan agar Raoul menemui langsung hakim yang mengadili perkara yang sedang ia tangani. Selain itu, Santoso juga meminta agar Raoul menyiapkan uang untuk hakim.

Untuk mengantarkan uang, Raoul meminta Ahmad Yani untuk berkomunikasi dengan Santoso. Saat terjadi penyerahan uang, Santoso dam Ahmad Yani ditangkap petugas KPK.

Atas perbuatan tersebut, Raoul didakwa melanggar Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.