Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

GNPF MUI Persilakan Polri Tindak Aksi di Luar Kesepakatan

Kompas.com - 28/11/2016, 16:28 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pembina Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI), Rizieq Shihab mengatakan, pihaknya dan Polri telah menyepakati sejumlah hal terkait aksi damai 2 Desember 2016.

Jika ada hal-hal yang terjadi di luar kesepakatan itu, kata Rizieq, Polri berhak menindak dan memproses hukum.

"Kami, GNPF MUI tidak bertanggung jawab. Itu hak dan kewajiban Polri untuk mengambil langkah dan mengatasinya," ujar Rizieq dalam konferensi pers di kantor MUI, Jakarta, Senin (28/11/2016).

Rizieq menyebutkan, setidaknya ada lima kesepakatan antara GNPF MUI dan Polri dalam aksi 2 Desember.

 

(Baca: Kapolri Berharap Aksi 2 Desember Tak Lagi Ditunggangi Pihak Ketiga)

Pertama, kedua pihak sepakat untuk menggelar aksi berupa kegiatan ibadah yakni dzikir, tausiyah, doa bersama, dan ditutup dengan Shalat Jumat.

Kegiatannya pun dilakukan di lapangan silang Monas sejak pukul 08.00 hingga 13.00 WIB.

"Tapi tanpa mengubah tuntutan utama kami untuk menegakan hukum yang berkeadilan," kata Rizieq.

Kemudian, GNPF MUI tetap akan mengawal kasus Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan mendorong percepatan proses hukum.

Ia mengapresiasi Polri yang telah melakukan langkah proses hukum yang relatif cepat mulai dari penyidikan hingga pelimpahan perkara ke Kejaksaan Agung.

Selain itu, Polri dan TNI pun diajak untuk mengikuti doa bersama hingga shalat Jumat.

"Jadi tidak hanya sekadar jaga keamanan, tapi ikut serta dalam aksi bela islam," kata Rizieq.

Selepas shalat Jumat, panitia GNPF akan menyebar dan melepas masyarakat yang mengikuti rangkaian aksi tersebut.

(Baca: Ini Alasan Polri Larang Aksi 2 Desember Digelar di Bundaran HI)

Mereka akan tersebar di beberapa titik agar kepulangan massa dari berbagai daerah berjalan kondusif.

Terakhir, Polri dan GNPF MUI sepakat untuk membentuk tim terpadu guna mengatur masalah teknis pelaksanaan aksi tersebut.

Hal yang perlu diatur antara lain arah kiblat dan pengaturan shaf, posisi panggung, tempat wudhu, hingga lokasi toilet dan penyaluran logistik.

"Kami menempatkan satgas GNPF MUI di setiap perempatan Jalan Sudirman-Thamrin untuk menyambut kedatangan umat islam di berbagai daerah dan dituntun ke lokasi shalat Jumat," kata Rizieq.

"Jika ada gerakan pada 2 Desember di luar kesepkatan yang kami buat, maka kami nyatakan bukan bagian aksi bela islam III," lanjut dia.

Kompas TV Aksi 212, Monas Siap Tampung 700.000 Pendemo

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com