KPK Tetapkan Pejabat Pajak dan Seorang Pengusaha sebagai Tersangka

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan dua orang sebagai tersangka setelah operasi tangkap tangan (OTT) di Springhill Residence, Kemayoran, Jakarta, Senin (21/11/2016) malam.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, dua orang yang telah ditetapkan tersangka, yakni Direktur Utama PT E.K Prima Ekspor Indonesia, R. Rajamohanan Nair, dan Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Handang Soekarno.

Penetapan tersangka itu dilakukan setelah gelar perkara yang dilakukan antara pimpinan dan penyidik KPK.

"Setelah melakukan gelar perkara antara pimpinan dan seluruh penyidik, KPK lalu memutuskan meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan sejalan dengan penetapan dua orang sebagai tersangka," ujar Agus, saat konferensi pers, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (22/11/2016).

Agus menuturkan, keduanya ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan suap untuk menghilangkan kewajiban pajak PT E.K Prima Ekspor Indonesia sebesar Rp 78 miliar.

(Baca: OTT Pejabat Pajak, KPK Amankan Uang Suap Rp 1,9 Miliar)

Dalam OTT, KPK mengamankan uang sejumlah USD 148.500 atau setara Rp 1,9 miliar.

Suap tersebut merupakan tahap pertama dari total Rp 6 miliar yang akan dibayarkan Rajamohannan kepada Handang.

"Uang tersebut diduga terkait dengan sejumlah permasalahan pajak yang dihadapi PT E.K Prima Ekspor Indonesia, antara lain terkait Surat Tagihan Pajak (STP) sebesar Rp 78 miliar," kata Agus.

Selain keduanya, KPK juga mengamankan beberapa orang lainnya, yakni tiga orang staf Rajamohannan serta sopir dan ajudan Handang.

Dua orang staf Rajamohannan diamankan di Jakarta, sedangkan satu orang staf di Surabaya.

"Dua staf RRN diamankan di kediaman masing-masing di daerah Pamulang dan Pulomas. Selain itu, penyidik juga mengamankan staf lainnya di Surabaya," ujar Agus.

Rajamohannan disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf (a) dan huruf (b) dan Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara, Handang disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) dan huruf (b) serta Pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.