Fadli Zon Sebut Pimpinan Pansus Pemilu Terpilih di Luar Dugaan

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon tak menampik jika pemilihan Pimpinan Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu) berlangsung cukup alot.

Pasalnya, 10 partai politik di DPR memiliki kepentingan pada RUU tersebut.

Pemilihan disepakati dilakukan dengan mekanisme paket pimpinan, dan akhirnya menghasilkan delapan opsi paket.

"Saya kaget ternyata bisa sampai delapan paket dari anggota pansus," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/11/2016).

Fadli mengaku, hasil pemilihan tersebut di luar prediksi awal.

Adapun paket pimpinan yang terpilih adalah Lukman Edy (Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa) sebagai ketua pansus didampingi tiga wakilnya, yaitu Ahmad Riza Patria (Fraksi Partai Gerindra), Yandri Susanto (Fraksi Partai Amanat Nasional), dan Benny K Harman (Fraksi Partai Demokrat).

(Baca: Politisi PKB Lukman Edy Terpilih Jadi Ketua Pansus RUU Pemilu)

"Saya kira sudah cukup demokratis. Hasilnya memang agak di luar dugaan," kata Fadli.

Beberapa waktu terakhir, peta persaingan pimpinan pansus mulai tampak. Masing-masing fraksi membawa misi untuk bisa mengakomodasi kepentingan partai.

Fraksi Partai Golkar dan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) adalah dua fraksi yang berambisi menjadikan anggotanya sebagai ketua pansus.

Anggota Fraksi Golkar yang juga Ketua Komisi II DPR sekaligus anggota Pansus, Rambe Kamarul Zaman, misalnya. Hingga sebelum rapat Pansus RUU Pemilu digelar, Rambe tak membantah dirinya masih berambisi menempati ketua pansus.

Rambe mengatakan dirinya telah didapuk partai untuk memimpin pansus dan merasa sudah memiliki chemistry untuk bekerja dengan pihak-pihak yang terkait dengan RUU Pemilu, seperti Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Lha iya (masih berambisi). Saya lihat masing-masing fraksi punya kepentingan sendiri," kata Rambe.

Adapun anggota pansus dari Fraksi PDI-P, Arif Wibowo, menjelaskan, sejumlah isu strategis akan dibahas pada UU tersebut.

Oleh sebab itu, PDI-P merasa perlu untuk menduduki kursi pimpinan pansus. "Kalau Fraksi PDI-P berkepentingan, merasa perlu jadi pimpinan. Namun, wakil ketua atau ketua, tergantung yang dibutuhkan dan tergantung komunikasi," kata Arif.